Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, sikap Presiden Joko Widodo yang melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden merupakan langkah yang bijak.
Fadli berpendapat, para menteri semestinya tidak perlu ikut campur dalam kegaduhan mengenai jadwal pemilu karena pemerintah dan DPR telah sepakat Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
“Itu adalah sebuah langkah yang bijak karena pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati baik oleh DPR maupun oleh pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (06/04/2022).
Fadli mengatakan, menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju sebaiknya fokus menyelesaikan target dan program kerjanya sebelum masa jabatan Jokowi berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
“Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi dari masa pemerintahan sekarang habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada,” kata dia.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu pun berpandangan, pernyataan Jokowi tersebut menegaskan sikap Jokowi bahwa ia tidak meminta Pemilu 2024 ditunda. Fadli berharap, pernyataan ini dapat menjadi peringatan agar para menteri tidak lagi menyibukkan diri dengan urusan menunda Pemilu 2024.
“Permintaan itu menurut saya logis, rasional, harus didukung, sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri-menteri sibuk urusan penundaan pemilu karena itu bukan tupoksinya mereka,” ujar Fadli.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (05/04/2022) kemarin, Joko Widodo melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.
Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” ujarnya. (Ful)
