Majalahaula.id – Nama politikus PDIP Said Abdullah sempat jadi sorotan karena video dirinya merokok di dalam pesawat jet pribadi viral di media sosial, lebih-lebih dikaitkan dengan usulan penghapusan daya listrik 450 VA oleh dirinya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI. Politikus asal Kabupaten Sumenep, Madura, itu pun membeberkan secara rinci soal usulan yang menuai pro dan kontra itu.
Usulan penghapusan daya listrik 450 VA muncul dalam pembahasan agenda besar peralihan energi nasional di DPR RI beberapa waktu lalu. Usulan itu dimunculkan sebagai salah satu solusi menyehatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut Said Abdullah, Indonesia harus keluar dari jebakan minyak bumi, terlebih kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar yang sanggup menopang kebutuhan energi.
“Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik,” kata Said Abdullah dalam keterangannya dikutip VIVA dari Antara, Senin kemarin.
Karena itu, Said menyarankan agar pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA, yang juga merupakan listrik subsidi. Namun, lanjut dia, jika diterapkan kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena masuk kategori kemiskinan parah dengan penghasilan kurang dari US$1,9 per hari.
“Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA, karena untuk makan saja mereka susah,” kata Said.
Mereka yang akan dikenai kebijakan pengalihan daya listrik dari 450 VA ke 900 VA ialah 14,75 juta rumah tangga yang tidak terdata di DTKS, sehingga pelru diverifikasi factual untuk memilah mana yang harus dialihkan ke 900 VA dan mana yang tetap boleh menggunakan daya listrik 450 VA.
Selain itu, papar Said, terdapat pula 8,4 juta pelanggan daya listrik 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta pelanggan 900 VA tak terdata di DTKS. Di dua kategori itu juga perlu diverifikasi faktual, untuk memilah mana yang perlu beralih ke daya listrik 1.300 VA dan mana yang tidak.
Said berharap, BPS, Kementerian Sosial, PT PLN, dan pemerintah daerah bersinergi untuk memperbaharui dan mengintegrasikan data, untuk kepentingan disebut di atas. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat.
Said juga berpendapat bahwa upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga, sehingga sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik. Begitu pula dengan sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional.
Oleh sebab itu, Ketua Banggar DPR itu mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah menggunakan kendaraan listrik. Di sisi lain, transformasi energi diharapkan mengubah beban subsidi dari oil heavy ke electric heavy, sehingga subsidi Solar, Pertalite dan LPG 3 kilogram yang konsumsinya masing-masing 95 persen (1,69 juta kiloliter), 80 persen (15,89 juta kiloliter), dan 68 persen, dinikmati rumah tangga mampu bisa dialihkan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“Anggarannya dapat dialokasikan kepada rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari, sementara LPG 3 kilogram dapat dikhususkan untuk pedagang keliling serta pelaku usaha mikro dan kecil,” ucap Said.
