JAKARTA – Ketersediaan sistem informasi layanan kesehatan yang memudahkan masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara. Untuk mempercepat digitalisasi birokrasi dan pelayanan masyarakat, BUMN menghadirkan program Healthcare Information Exchange yang secara resmi dimulai Selasa (19/7/2022), melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta Non- Disclosure Agreement (NDA).
Wakil Menteri (Wamen) BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, saat ini terdapat berbagai sistem kesehatan yang dibangun dalam lingkup BUMN. Namun, sistem- sistem yang ada saat ini belum terintegrasi.
“Disintegrasi data kesehatan menimbulkan permasalahan aksesibilitas dan kualitas data yang dapat berdampak pada kualitas kebijakan kesehatan yang dihasilkan. Kita perlu menentukan dari beberapa inisiatif ini, mana yang memang bisa menjadi semacam quick win atau used case yang betul-betul akan kita implementasikan,” kata Pahala dalam siaran pers, Rabu (20/7/2022).
Pahala menjelaskan, realisasi program Healthcare Information Exchange yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Dia bilang, penerapan data integration healthcare mampu menciptakan nilai tambah dengan mengintegrasikan 6 rantai supply ekosistem kesehatan seperti pharmacy & biotech, medical device & product, distributors, healthcare provider & retail (RS, Klinik), consumption of services (pasien), dan payors (Insurance, Jaminan Kesehatan).
“Tentu yang pertama adalah inisiatif mengenai identity, identitas dari 1 penyedia jasa dapat digunakan di tempat lain, begitu juga payment dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita tandatangani hari ini betul-betul bisa direalisasikan, masyarakat bisa langsung melihat dengan nyata bagaimana pengaruh upaya inisiatif ini mempengaruhi user experience masyarakat,” ujar Pahala.
Selain identity, yang perlu menjadi perhatian adalah terkait security dan privasi data. Menurut Pahala, kedua hal ini perlu menjadi prioritas, karena belakangan ini merupakan hal yang sangat sensitif di masyarakat.
Soleh Ayubi selaku Ketua PMO B2B menyampaikan, latar belakang lahirnya program Healthcare Information Exchange ini berawal dari ekosistem healthcare yang sangat fragmented, panjang, dengan keterlibatan pihak yang sangat banyak. Kompleksitas inilah yang perlu disimplifikasikan, sehingga muncul konsep data exchange yang lebih friendly, mudah, aman, dan comply terhadap regulasi.
“Jadi, konteks dari PKS ini adalah dalam konteks kita belajar. Ini bukan sekadar tentang teknologi, tapi bagaimana nanti teknologi ini secara praktikal dapat dipakai dan diterima oleh semua stakeholder. Seluruh proses ini kita coba lakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan,” ujar Soleh.
Kesepakaran kerja sama ini ditandatangani oleh BUMN dan anak perusahaan BUMN yang terlibat, antara lain, PT Bio Farma (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina Bina Medika IHC, dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.
“Kami mengapresiasi upaya BUMN untuk selangkah lebih maju dalam mewujudkan integrasi data kesehatan berbasis digital. Pahala berharap, komitmen yang ditandatangani pada hari ini dapat terealisasi dengan baik,” kata Pahala.
