Presiden Jokowi meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) mendukung keputusan pemerintah yang memutuskan memindah Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Apalagi, keputusan tersebut disetujui oleh mayoritas fraksi DPR RI, yakni delapan dari sembilan fraksi yang ada.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar secara hibrid pada Selasa (01/03/2022). Dia menyampaikan pentingnya kedisiplinan di lingkungan TNI-Polri, termasuk soal pemindahan IKN. Dia juga menegaskan agar TNI-Polri tidak terlalu masuk dalam hal demokrasi.
Jokowi meminta kepada TNI-Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional tersebut. “Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini,” kata Jokowi dikutip dari CNNIndonesia.com.
Jokowi lantas meminta pihak TNI dan Polri mulai berbenah soal disiplin prajurit terlebih dulu. Menurutnya, disiplin TNI dan Polri berbeda dengan masyarakat sipil. Ia lantas menyinggung TNI dan Polri tak bisa ikut-ikutan dalam urusan demokrasi.
“Tak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Gak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, gak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di TNI, di kepolisian, enggak ada,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta kedisiplinan seperti hal demikian harus ‘dikencangkan’ di TNI-Polri. Ia percaya bila TNI-Polri bisa melaksanakan hal itu, maka masyarakat bisa dibawa ke arah kedisiplinan nasional. Jokowi mengingatkan agar kedisiplinan ini juga disampaikan kepada keluarga para prajurit di rumah.
“Sehingga hal-hal ini harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang kerja tapi di rumah juga sama, hati-hati,” ujar dia.
Di sisi lain, Mantan Wali Kota Solo itu turut menyinggung mengenai pihak yang tak setuju dengan pemindahan Ibu Kota Baru ke Nusantara di Kalimantan Timur. Baginya, hal demikian sudah diputuskan oleh mayoritas fraksi di DPR.
“Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup gampang. Karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil. Dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” tandasnya.
Merespons itu, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa jajarannya siap menerapkan kedisiplinan sebagaimana yang diminta Presiden dan loyal sepenuhnya pada kepentingan nasional.
“Sesuai dengan arahan bapak presiden, kami akan memastikan kedisiplinan keluarga besar TNI-Polri, akan terus terjaga dalam garis komando, dari atas sampai ke bawah untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum. Kami berkomitmen, arahan bapak presiden akan kami jadikan pedoman dalam laksanakan tugas ke depan,” kata Listyo.
Begitu juga dengan pihak TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, TNI harus tegak lurus dengan kebijakan pemerintah. “(Pemindahan) IKN sudah final dan tentunya TNI Polri harus memberikan pemahaman, khususnya di dalam sendiri maupun pada masyarakat terkait IKN ini,” ujarnya.
Yudo menambahkan, TNI juga siap memindahkan markas mereka ke ibu kota baru. Namun, ia menyebut pemindahan markas-markas TNI ke IKN Nusantara masih terus dibahas dalam rapat-rapat dengan Kementerian Pertahanan.
Menurutnya, TNI juga masih menyiapkan sarana dan prasarana untuk memindahkan markas ke IKN Nusantara. Namun, ia tak bisa memastikan kapan markas TNI akan dipindah. “Kapan waktunya, untuk TNI saya kira tidak ada target waktu, artinya, kendali dari sini pun masih bisa kalaupun untuk nanti diutamakan untuk pemerintah dulu. TNI-Polri mungkin belakangan, kita akan tetap siap,” paparnya. NF
