Majalahaula.id – Mayoritas jamaah haji Indonesia menjalankan haji tamattu’ yang berarti menjalankan umrah terlebih dahulu, baru kemudian menjalankan ibadah haji. Konsekwensi pemilihan tamattu’ bagi jamaah haji adalah kewajiban membayar dam yaitu dengan menyembelih seekor kambing sesuai dengan ketentuan.
Di ssela-sela acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional di Asrama Haji Indramayu, Sabtu (17/2/2024), Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji dan Dirjen PHU Kemenag H Kholilurrahman mengungkapkan tidak sedikit praktik penyembelihan dam yang terjadi saat musim haji. “Ada orang yang jual kambing di pinggir jalan dengan harga sangat murah, 200 riyal. Saya konfirmasikan ke RPH (Rumah Pemotongan Hewan) yang resmi, mereka menjawab itu ulah oknum yang tidak tanggungjawab karena kalau dihitung-hitung, harganya tidak masuk akal,” ujarnya.
Menurutnya, cara membuktikan bahwa praktik tersebut tidak tepat adalah dengan meminta daging yang telah disembelih, jamaah minta untuk didistribusikan sendiri niscaya pasti tidak diperbolehkan karena daging sembelihan itu akan dijual lagi kepada pihak luar baik ke restoran atau tempat lain.
Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) H Nurul Badruttamam menceritakan untuk saat ini harga minimal satu kambing berkisar 400 riyal. “Beberapa jamaah haji kita itu menyewa bus ke Ka’kiyah, harga kambing minimal 400 riyal. Para jamaah bisa menyaksikan penyembelihan langsung,” ungkapnya.
Kabag Kepegawaian dan Umum Itjen Kemenag ini melanjutkan, terdapat metode pembayaran dam yang lain yaitu dengan transfer yang dikelola oleh Kerajaan Arab Saudi, namun biayanya relatif tinggi mulai 800 sampai 1.000 riyal. Meskipun hal itu kredibel, masyarakat Indonesia tidak terlalu banyak yang memakai.
Ia berharap pemerintah Indonesia ke depan bisa mengelola dam jamaah supaya jamaah menjadi nyaman dan tidak ada yang tertipu secara berulang-ulang setiap tahun sebab banyak sekali jamaah yang tergiur dengan tawaran harga kambing sangat murah walaupun tidak masuk akal. “Dam ini perlu penataan, negara harus hadir dalam pengelolaan dam,” harap pengasuh Pesantren Mardhotillah Jakarta Timur ini. (Ful)
