Majalahaula.id – Sejumlah kalangan sangat menyayangkan ditetapkannya status siaga tempur untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Pasalnya, status siaga tempur yang diumumkan oleh Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ini, dinilai sejumlah kalangan bukanlah keputusan Pemerintah Republik Indonesia. Karena, sampai saat ini Presiden RI, Joko Widodo, belum pernah mengeluarkan pernyataan.
“Status siaga tempur ini merupakan keputusan dengan dampak yang besar. Hingga diumumkan Panglima TNI, belum ada keputusan politik dari negara terkait status ini,” ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dikutip dari www.amnesty.id.
Usman Hamid menyebut, dengan peningkatan status ini secara otomatis berisiko menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua.
“Kami mengingatkan bahwa kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Kami mencatat dalam lima tahun terakhir setidaknya sudah 179 warga meninggal,” terangnya Kamis (27/04).
Ke-179 warga yang meninggal ini terdiri dari puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.
Menurut Usman, selama puluhan tahun ini Jakarta menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua. Selama itu pula korban terus berjatuhan
.
“Pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun negara tidak pernah belajar dari pengalaman ini,” katanya.
Terlebih lagi pemberlakuan siaga tempur ini meningkatkan risiko keselamatan warga sipil di Nduga Papua Pegunungan dan juga pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens, yang masih disandera kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Egianus Kogoya.
“Potensi pelanggaran HAM dengan korban jiwa juga semakin besar, apabila kita merujuk pada insiden kekerasan empat tahun belakangan ini. Dan korbannya tidak hanya warga sipil, namun juga dari kalangan aparat keamanan,” pungkasnya.
