Majalahaula.id – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir meminta pemerintah untuk mengusut dugaan adanya sindikat perdagangan manusia yang sengaja menenggelamkan perahu bermuatan pekerja migran Indonesia. Dia meminta pelaku ditindak cepat.
“Aparat penegak hukum harus bertindak cepat menangkap pelaku dan mengusut tuntas kasus tersebut. Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas Anas Thahir dalam keterangan tertulis, Minggu (2/4/2023).
Ia menuturkan indikasi hasil temuan tim investigasi BP2MI sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani, Kamis (30/3), ditengarai adanya peristiwa kesengajaan untuk mengorbankan salah satu perahu yang bermuatan pekerja migran Indonesia untuk ditenggelamkan.
“Ini dilakukan agar mengecoh perhatian aparat sehingga dalam waktu yang bersamaan mereka dapat meloloskan perahu lain yang memuat lebih banyak lagi migran ilegal tanpa dilengkapi dokumen. Ini benar-benar biadab, macam perilaku binatang. Sudah menabrak batas-batas nalar kemanusiaan. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya,” ujarnya.
Lanjut dia, sejak tahun 2021, setidaknya sudah tujuh kali terjadi peristiwa tenggelamnya perahu pengangkut pekerja migran. Pertama terjadi di perairan Johor Malaysia pada 31 Desember 2021 yang menewaskan 22 orang dan 29 lainnya dinyatakan hilang.
“Peristiwa lainnya juga terjadi di perairan timur Sumatera yang menewaskan 44 pekerja migran dan 77 lainnya dinyatakan hilang. Peristiwa terakhir terjadi di perairan Batam, 14 November 2022 yang merenggut 7 nyawa pekerja migran Indonesia, termasuk seorang anak berusia tiga tahun. Saya berharap Itu menjadi peristiwa terakhir dan jangan pernah terulang lagi,” jelas Anas.
Menurutnya, kasus ini menyadarkan bahwa selama ini memang ada yang tidak beres dengan sistem penanganan pekerja migran ilegal di Indonesia.
“Pengawasannya terlalu lemah sehingga para sindikat bisa bekerja sangat bebas bahkan makin menggurita. Tidak mustahil indikasi ini melibatkan kerjasama penjahat dan aparat melalui pelabuhan resmi. Karenanya harus ada reformasi total terhadap sistem penyelenggaraan dan monitoring PMI mulai dari tahap rekrutmentasi, penempatan, sampai pemulangan kembali di Tanah air,” terangnya.
Dia menegaskan hukum harus ditegakkan maksimal, termasuk untuk dalang atau aktor dibalik para jaringan sindikat ini.
