Majalahaula.id – Pesta demokrasi sebentar lagi akan digelar, yakni tahun 2024. Namun demikian, nuansanya sudah demikian terasa di sejumlah aspek. Beberapa manuver telah dilakukan sejumlah elit demi memastikan bahwa tahapan akan berjalan sesuai harapan. Nah, dalam suasana seperti ini bagaimana peran ormas keagamaan?
Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki basis massa dengan jumlah besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyisipkan pendidikan pemilu dalam forum keagamaan. Hal tersebut tentu saja agar respons dan antusias warga semakin tinggi, dengan demikian kiprahnya sangat ditunggu.
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menganggap bahwa ormas dapat menjadi wadah yang sangat efektif untuk menyukseskan Pemilu 2024, terlebih jika ormas tersebut amat bepengaruh. “Kalau ketua organisasi keagamaan yang besar seperti NU dan Muhammadiyah menyerukan, ini insya Allah akan sangat dipatuhi oleh masyarakat atau jemaahnya, dan nilainya akan beda,” ujar pria yang akrab disapa Afif itu dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/01/2023).
Ia mengakui KPU tidak bisa sendiri untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik ke seluruh masyarakat.
Selain daya jangkau yang terbatas, lembaga penyelenggara pemilu tersebut tentu tidak memiliki pengikut untuk menjadikan pendidikan politiknya lebih penetratif. Karenanya perlu adanya kolaborasi dan kerja sama dengan melibatkan ormas keagaan tersebut, apalagi akan menjangkau warga paling bawah.
Dirinya berharap, bukan hanya dengan NU dan Muhammadiyah, KPU dapat menjalin kerja sama yang lebih intens dengan segala ormas yang ada di Indonesia untuk pendidikan politik ini. Bahwa berbagai kalangan di masyarakat menjadi penting untuk turut diajak bekerja sama. “Makanya kami minta tolong, paling tidak ke organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, semuanya, tidak hanya NU dan Muhammadiyah,” tambah Afif.
Dua organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia itu menjadi organisasi kemasyarakatan pertama yang ditemui jajaran KPU RI pada awal tahun ini. Sejauh ini, KPU RI telah beraudiensi dengan PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), serta Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI. (Ful)
