Majalahaula.id – Pemilihan umum atau pemilu menjadi momentum penting untuk meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan di bidang politik. Wakil Ketua MPR ini mengatakan, salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
“Pemilu 2024 adalah salah satu momentum untuk mewujudkan tujuan itu,” kata Lestari sebagaimana dilansir Antara, Selasa (30/01/2024). Di satu sisi, keterlibatan perempuan dan pengarusutamaan gender masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia. Menurut laporan Global Gender Gap Report 2023, skor Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) Indonesia sebesar 0,697 poin pada 2023. Dalam Global Gender Gap Report, skala skornya antara 0 hingga 1. Skor 1 menunjukkan kesetaraan gender dan 0 menunjukkan ketimpangan gender Skor GGGI Indonesia pada 2023 tidak mengalami perubahan dari 2022.
Penilaian GGGI didasarkan oleh empat dimensi. Masing-masing skor Indonesia dari empat dimensi yang dinilai yakni pencapaian pendidikan 0,972, kesehatan dan kelangsungan hidup 0,970, partisipasi dan peluang ekonomi 0,666, serta pemberdayaan politik 0,181.
Dari semua dimensi, pemberdayaan perempuan di bidang politik mendapat skor paling rendah alias terdapat ketimpangan yang besar. Berdasarkan asesmen tersebut, Lestari menyampaikan Pemilu 2024 dapat menjadi momen untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor politik. Apalagi, ujar Lestari, berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI masih rendah. Dari 575 anggota DPR RI, hanya ada 120 perempuan. Artinya, porsi perempuan di parlemen masih 20,8 persen. “Ruang partisipasi dan representasi politik perempuan perlu terus ditingkatkan dan diwujudkan secara bersama-sama,” harapnya.
Lestari menuturkan, keterwakilan perempuan yang signifikan pada sistem demokrasi akan menentukan produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara. Di sisi lain, dalam seleksi untuk menuju DPR RI pun, porsi perempuan di level calon legislatif juga masih rendah, sebagaimana dilansir pemberitaan Kompas.com. Dengan demikian, dirinya mengajak untuk menjadikan pemilu serentak yang akan digelar 14 Februari 2024 mendatang dapat menjadi sarana bagi tampilnya perempuan di sektor publik, khususnya politik. Karena banyak hal yang dapat dilakukan dengan semakin banyaknya perempuan aktif di panggung politik. (Ful)
