Majalahaula.id – Pemerintah mengurangi 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan dari 21,35 juta ke 20,66 juta. Jumlah tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait.
Pemangkasan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pembagian bansos ini. Nantinya, angka penerima baru ini berlaku untuk sisa masa penyaluran hingga akhir 2023.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan koreksi data penerima berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial. Ia menyebut ada beberapa penerima manfaat sebelumnya yang kini sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.
“Upaya ini penting untuk menjaga kualitas produk pangan tersebut tetap terjaga hingga sampai di tangan penerima bantuan,” kata Rachmi dalam keterangan resminya, Minggu (29/10).
“Selain itu, kita akan menyiapkan hotline dan unit khusus untuk menangani pengaduan dari masyarakat, terdiri dari petugas lintas kementerian/lembaga yang secara cepat akan menindaklanjuti keluhan dan saran masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Rachmi menegaskan Bapanas menyiapkan alat tracking khusus bagi para transporter yang bisa memantau pergerakan penyaluran bansos di lapangan. Ini dilakukan demi meminimalkan potensi kerusakan barang pada saat pengiriman.
Sampai 25 Oktober 2023, tercatat penyaluran beras melalui Perum Bulog mencapai 404.392 ton alias 67 persen. Rinciannya, September 2023 sebanyak 200.556 ton (99,87 persen), Oktober 2023 195.695 ton (97,45 persen), dan November 2023 8.140 ton (4,05 persen).
Kepala Bapanas Arief Prasetya Adi mengatakan bantuan pangan ini penting bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga pengeluaran untuk pangan bisa ditekan.
“Bantuan pangan ini sangat penting bagi saudara-saudara kita, utamanya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu mendapatkan bahan pangan sehingga pengeluaran untuk pangan bisa ditekan. Pada akhirnya, ini akan berdampak pada terkendalinya inflasi,” Arief.
Oleh karena itu, Arief menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos beras yang sudah berlangsung sejak September 2023 menggunakan data Kemensos. Evaluasi ini juga menjadi aspek penting untuk menjamin bantuan tersebut tepat sasaran.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Presiden Jokowi memperpanjang bansos beras hingga Desember 2023 dengan tambahan anggaran Rp2,67 triliun. Ia mengatakan perpanjangan bansos dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, di tengah ancaman El Nino.
“Ini keluarga program keluarga harapan (PKH) dan keluarga-keluarga yang selama ini mendapatkan bantuan sembako dari APBN kita secara langsung. APBN memberikan bantuan setiap KPM ini 10 kg setiap bulan, dari September 2023-Desember 2023, 4 bulan, karena El Nino mengalami dampak cukup panjang,” kata Sri.
Bahkan, Jokowi menjanjikan bansos beras10 kg per bulan diperpanjang pada Januari 2024-Maret 2024. Asalkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mencukupi.
