Majalahaula.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut 55% kebocoran data (data breach) di sepanjang pemantauan tahun 2023 terjadi pada sektor administrasi pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra dalam momen acara Security Day 2023 di Jakarta.
“Ini yang menjadi tugas dan fungsi BSSN untuk melihat dan memitigasi secara dini agar tidak berubah menjadi insiden siber,” terangnya, Selasa (24/10/2023).
Ariandi menjelaskan persentase tersebut didapat setelah BSSN berhasil melakukan deteksi pada 207 dugaan insiden terjadinya data breach di seluruh Indonesia. Besarnya hasil deteksi itu, menurutnya masih merupakan hal yang wajar.
“Sebab, ribuan layanan administrasi yang diberikan pemerintah menggunakan sistem elektronik. Sedangkan, untuk meningkatkan keamanan siber di suatu negara, dibutuhkan sebuah proses,” bebernya
Ia menambahkan, setelah administrasi pemerintah, kebocoran terbanyak juga terjadi di sektor energi dan sumber daya mineral yakni sebanyak 6 %, transportasi 5 %, dan teknologi dan informasi sebesar 3% .
“Karena semakin teknologinya terus naik, teknologinya terus muncul yang baru, sumber daya manusianya juga harus mengikuti perkembangan teknologinya,” tandasnya.
Maka dari itu, pemerintah bersama BSSN bakal terus memantau terjadinya kasus kebocoran data yang telah berulang kali terjadi pada masyarakat. Pemantauan utamanya difokuskan terhadap adanya pola trafik yang tidak wajar (traffic anomalies) di dunia internet.
Demi memperbaiki persoalan itu, pihaknya terus memperkuat kerja sama quad helix yang mencakup penyelenggara negara, pelaku usaha, pihak swasta, akademisi sampai dengan komunitas. Penguatan itu semakin membaik di awal triwulan IV-2023.
Sejak awal tahun, BSSN sudah banyak melakukan pertukaran sumber daya manusia, serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kementerian/lembaga terkait. BSSN turut mengundang ahli-ahli handal yang dapat membantu meningkatkan edukasi masyarakat soal pentingnya keamanan siber.
Sementara, untuk mengantisipasi kebocoran data lanjutan, BSSN menggandeng Polri untuk menindak tiap kasus dugaan tindak pidana terkait pembobolan data di dunia siber sebagai langkah mitigasi dini meminimalisir terjadinya kebocoran data dan memperkuat sistem elektronik.
Sedangkan terkait kerja sama dengan sektor privat, BSSN sedang melakukan pembinaan paradigma yang sesuai kepada pihak swasta, maupun pemerintah. Hal lain yang terus dipantau yakni pemetaan atas serangan siber baik yang bersifat teknis maupun sosial.
“Ke depan, kolaborasi dan inovasi yang dilakukan dalam keamanan siber menjadi penting, karena BSSN tidak bisa sendiri dan harus melibatkan industri dan teman-teman akademisi atau komunitas. Ini menjadi cara untuk kita mengimplementasikan quad helix di Indonesia sebagai perwujudan keamanan siber nasional,” pungkasnya.
