Majalahaula.id – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, siap menangani perkara sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal itu disampaikannya saat sambutan secara daring pada Sidang Pleno Khusus MK dalam rangka Laporan Tahun 2022, pada Rabu (24/05/2023).
“Pada 2023 MK telah mempersiapkan diri menyambut gelaran Pemilu serentak 2024. Sesuai amanat konstitusi, penyelesaian perselisihan hasil pemilu merupakan tanggung jawab MK,” ujar Anwar dilansir siaran YouTube resmi Mahkamah Konstitusi (MK).
“MK terus berikhtiar dengan sebaiknya mempersiapkan semua hal untuk mendukung kelancaran dan kualitas penangan perkara perselisihan hasil pemilu,” tambahnya.
MK saat ini melakukan berbagai kegiatan bimbingan teknis bersama parpol peserta pemilu maupun pihak lain yang menangani pemilu. MK juga mempersiapkan fasilitas gedung untuk penanganan perkara pemilu.
Pada agenda yang sama, Presiden Joko Widodo meminta MK mempersiapkan diri menangani sengketa pemilu dalam rangka Pemilu serentak 2024. “Kalender ketatanegaraan kita di tahun ini dan tahun depan memasuki tahun politik. Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa,” ujarnya.
Sengketa yang dimaksud, kata Jokowi, meliputi sengketa untuk pemilihan legislatif (pileg), sengketa pemilihan presiden (pilpres) dan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain itu, Presiden juga menyoroti soal kualitas putusan MK yang nantinya pasti memperlihatkan kecepatan penerbitan putusan. “Keadilan yang tertunda terlalu lama adalah ketidakadilan itu sendiri. Kita harus berusaha keras agar Pemilu serentak 2024 kita jadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi indonesia,” kata Jokowi.
“Sekaligus memilih pemimpin-pemimpin yang amanah untuk meraih tujuan berbangsa dan bernegara. Saya percaya MK telah dan akan terus bekerja keras untuk menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi. demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjut Kepala Negara.
Ia menyampaikan terima kasih kepada para hakim konstitusi dan seluruh jajaran pendukung MK yang telah bekerja keras menegakkan hukum konstitusional yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, HAM dan kepastian hukum. Ia mengakui tidak selamanya pemerintah sependapat dengan MK. Tetapi, pemerintah akan selalu menerima dan menghormati serta melaksanakan putusan MK. (Ful)
