Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan ini menilai bahwa pemikiran geopolitik Presiden Pertama RI Soekarno adalah Pancasila. Demikian dikatakan Hasto saat memaparkan disertasi promosi gelar doktor di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, Senin (06/06/2022).
“Dalam kerangka pemikiran geopolitik Soekarno, Pancasila sebagai ideologi geopolitik guna perjuangan mewujudkan kepentingan nasional melalui diplomasi luar negeri dan Pertahanan bagi tata dunia baru,” katanya.
Ia menjelaskan, Soekarno memperoleh pendidikan keluarga yang kuat, sehingga memiliki nilai-nilai kepahlawanan, rasa cinta pada tanah air, cinta pada alam, dan kemanusiaan. Sementara, Hasto menilai bahwa intelektualitas Soekarno juga kuat, di mana tradisinya dibangun dari buku yang menjadi sarana pertemuan kritis dengan para tokoh dunia.
“(Intelektualitas) dipertajam dengan dialektika pemikiran dengan para pejuang kemerdekaan. Kesemuanya membentuk tradisi intelektual Soekarno yang memunculkan ide, imajinasi, dan tindakan strategis Soekarno,” jelasnya.
Hasto kemudian memaparkan soal imajinasi Soekarno tentang peta Pan Indonesia yang disahkan dalam Rapat BPUPK pada 11 Juli 1945. Dalam imajinasi Soekarno, wilayah Indonesia diimpikan mencakup wilayah Hindia Belanda (dahulu), ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya.
Menurutnya, berdasarkan analisa kualitatif, dapat disusun bahwa unsur-unsur pengetahuan yang dimiliki Soekarno tentang Indonesia merupakan satu kesatuan.
“(Satu kesatuan) kebangsaan, kenegaraan, tekad atau ideologi dan satu kesatuan kesadaran cita-cita sosial,” terang dia.
Hasto menjelaskan, berbagai uji variabel telah dilakukan untuk membuktikan bahwa geopolitik Soekarno sudah memenuhi unsur teoritik dan empirik. Selain itu dia menilai geopolitik Soekarno telah memenuhi syarat variabel lainnya seperti demografi dan politik, variabel kepentingan nasional, politik, sumber daya alam, dan koeksistensi damai.
Sejumlah tokoh hadir di acara ini. Ada Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terlihat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim; Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Selain itu, ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
(Ful)
