Search

4.500 Personel TNI Dibekali Kompetensi Mengajar, Kawal Pendidikan di Daerah 3T

Penandatanganan kerja sama antara Kemendikbudristek dan TNI AD untuk pendidikan di daerah 3T. Foto: BKHM

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang kerja sama penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran dengan personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang bertugas di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T).

Dilansir dari medcom.id terdapat sekitar 4.500 personel dari seluruh batalion TNI AD yang telah diberikan pembekalan dasar dalam mengajar berdasarkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal bagi pelayanan masyarakat  terutama di daerah perbatasan. Hal ini merupakan tantangan, karena kondisi lingkungan yang rawan akan gangguan dan kurangnya tenaga pengajar yang memadai.

Perpanjangan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan surat kerja sama yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril, dan Asisten Teritorial Kasad, Mayor Jenderal TNI Karmin Suharna.

Baca Juga:  Menteri Nadiem Targetkan 600 Ribu Guru ASN PPPK Tahun Depan

Dalam sambutannya, Iwan Syahril mengatakan, saat ini urgensi kerja sama antara TNI AD dan kemendikbudristek semakin tinggi sejalan dengan kebijakan terkini dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan di daerah timur Indonesia, khususnya Papua. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan pendekatan soft power atau pendekatan sosial, ekonomi dan budaya dalam penyelesaian permasalahan di Papua.

Panglima TNI telah menugaskan jajarannya untuk menjalankan tugas-tugas temporer TNI dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.  “Dengan adanya kerja sama ini, kita berharap dapat membawa dampak dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan dapat memotivasi kepada anak-anak di daerah 3T sehingga tercapai kualitas minimal pembelajaran dan mencapai tujuan nasional bangsa,” tutur Iwan dalam siaran pers, Jumat, 29 April 2022.

Baca Juga:  Kemendikbudristek Gelar Ramah Digital untuk Halau Kekerasan Seksual hingga Intoleransi

Asisten Teritorial Kasad, Karmin Suharna menyampaikan, sebagai rasa tanggung jawab dalam membantu penguatan bidang pendidikan di Indonesia, TNI AD mendukung sepenuhnya atas kompetensi pendidikan Indonesia dengan ikut serta mengajar di sekolah daerah 3T. Menurutnya, terdapat kesenjangan pendidikan di seluruh negeri, khususnya bagi siswa yang berada di daerah 3T.

“Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor salah satunya adalah terbatasnya jumlah tenaga pengajar yang berada di daerah tersebut,” ujarnya.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Dirjen GTK dengan TNI AD telah bersinergi dalam memberikan pelatihan pedagogik. Perpanjangan kerja sama kali ini tertuang melalui Nota Perjanjian Kerja Sama Nomor KERMA 13/IV/2022 tanggal 19 April 2022, tentang Penguatan Kompetensi Pedagogik kepada Personel TNI AD yang melaksanakan tugas pada satuan pendidikan di daerah 3T.

Baca Juga:  Kemendikbudristek Dukung Kebaya Jadi Warisan Dunia Takbenda

Karmin menambahkan, kerja sama ini dilakukan atas kesadaran bahwa menyelenggarakan pendidikan bukan hanya tugas Kemendikbudristek saja namun juga tugas TNI AD. “Kewajiban kita adalah sama-sama melaksanakan tugas utama yaitu tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam prinsip kami, satu tugas akan sangat sulit kalau hanya dilakukan oleh satu institusi, tapi satu tugas kecil bila dilaksanakan bersama, bersinergi atau berkolaborasi maka dapat berjalan dengan baik.” lanjut Karmin.

Terkini

21 Mei 2024Jemaah Haji Dapat Smart Card di Makkah, Ini Fungsinya Jakarta () — Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kartu pintar (smart card) untuk dibagikan kepada jamaah haji, sekaligus sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). "Kebijakan penggunaan smart card baru diterapkan tahun ini oleh Pemerintah Arab Saudi. Nah, ini harus diikuti oleh jamaah Indonesia," tutur Anna Hasbie, Juru Bicara Kementerian Agama, di Jakarta, Selasa (21/5/2024). Jemaah haji Indonesia, lanjut Anna, diminta membawa smart card selama berada di Tanah Suci, terutama pada puncak haji di Armuzna. "Smart card adalah kartu yang nanti akan dipakai oleh jamaah haji ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Setiap jamaah ke Armuzna, wajib memakainya," terang Anna. Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah Khalilurrahman, di Makkah, juga mengimbau agar ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu, termasuk juga jamaah, bertanggung jawab memastikan kartu tidak hilang dan menjaga sebaik mungkin. "Kami memberikan imbauan ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan jamaah agar bisa menjaganya sebaik mungkin. Jangan sampai hilang," imbau Khalil, sapaan akrabnya. Khalil menambahkan, smart card akan didistribusikan melalui Kepala Sektor untuk diberikan kepada ketua kloter. Mereka yang akan membagikan smart card kepada jamaah melalui ketua rombongan. "Kemudian nanti teknis pembagiannya ke Kasektor. Kasektor yang nanti membagikan kepada ketua kloter. Ketua Kloter nanti yang akan membagikan ke ketua rombongan, lalu ke ketua regu dan jamaah. Kami mengimbau ketua regu kloter dan jamaah haji benar- benar menjaganya agar tidak hilang," jelas Khalil Lebih lanjut, Khalil mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan cadangan kartu bagi jamaah apabila kehilangan smart card. Namun jumlahnya sangat terbatas. "Dari Kementerian Haji Saudi, jelasnya, kalau hilang bisa diganti tapi dibatasi 10 persen dari jamaah haji Indonesia. Kami mengimbau supaya (para jamaah) hati-hati menyimpannya," tutur Khalil Khalil menambahkan, smart card ini merupakan implementasi pelaksanaan peraturan Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa orang yang berhaji tanpa izin hukumnya berdosa. "Nah itu (smart card) sama dengan izin (berhaji)," imbuh Khalil. Scan Barcode Kartu smart card didominasi warna coklat dan putih. Pada bagian depan terdapat foto dan data profil jamaah. Di sana juga terdapat barcode yang bisa dipindai untuk mengetahui data jamaah. Apa saja data yang tersaji? Khalil menjelaskan bahwa data tersebut antara lain berisi nama jamaah, foto, tempat tanggal lahir, nomor visa dan provider yang menerbitkannya, serta lokasi pemondokan jamaah di Makkah.

Kiai Bertutur

E-Harian AULA