Sejumlah kalangan memberikan alasan Pemilihan Umum 2024 atau Pemilu jangan sampai ditunda. Demikian pula dilarang ada perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana terkait ini terus mengemuka dan menjadi suara beragam kalangan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga termasuk kalangan yang menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Menolak dengan tegas penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan,” kata Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim dalam diskusi publik bertajuk ‘Bersihkan Indonesia Atas Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periode Jabatan Presiden Dalam Konteks Demokratisasi Energi’, Jumat (18/03/2022).
Sasmito mengatakan, terdapat empat faktor yang membuat AJI Indonesia menolak tegas dua wacana tersebut. Pertama, komitmen yang lemah. Menurut Sasmito, faktor pertama ini terlihat dari tidak berhasilnya dalam isu perpanjangan masa jabatan presiden yang kemudian beralih menjadi penundaan Pemilu 2024.
Kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Ketiga, adanya toleransi atau anjuran kekerasan, serta keempat ketersediaan yang membatasi kebebasan sipil, baik lawan politik maupun media.
“Banyak regulasi yang mengekang pers, baik UU ITE, KUHP. Terakhir, kontrol informasi dari negara,” kata dia.
Di samping itu, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pernyataan tegas penolakan atas wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan periode presiden. Sasmito menilai, pernyataan penolakan Jokowi terhadap wacana tersebut sejauh ini masih ‘bersayap’. “Jadi tidak boleh seorang presiden membuat pernyataan yang bersayap, tidak tegas, tapi sebagai seorang negarawan presiden harus menyatakan dengan tegas menolak wacana ini,” tegas Sasmito.
Sasmito beralasan bahwa Jokowi perlu menyampaikan penegasan penolakan karena salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju turut meramaikan isu ini. Menteri yang dimaksud tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Sasmito juga mencatat, terdapat tiga ketua umum partai politik yang sama-sama memanaskan isu ini, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
