Banyak pihak, khususnya petugas yang meninggal saat melaksanakan tahapan pemilihan umum atau pemilu. Karenanya, aturan yang ada hendaknya lebih memastikan minimnya korban jiwa dengan mempertimbangkan berbagai hal. Karena nyawa manusia demikian sangat berharga.
Karenanya, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu memperhatikan sejumlah hal teknis agar Pemilu 2024 berjalan lancar dalam artian tidak menimbulkan korban jiwa. Titi menyarankan agar manajemen teknis Pemilu 2024 ditata ulang. Sehingga, tidak menambah beban kerja para petugas terkhusus Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
“Sangat mendesak agar kita menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurai beban kerja petugas pemilihan, khususnya KPPS agar lebih proporsional,” kata Titi dalam sebuah diskusi pada Rabu (02/02/2022).
Untuk mengantisipasi hal-hal buruk di Pemilu 2024 terjadi, Titi menawarkan dua hal yang dapat dipertimbangkan penyelenggara Pemilu. Pertama, optimalisasi penggunaan teknologi untuk mengurai beban kerja petugas saat pemilu berlangsung. “Penggunaan teknologi, khususnya pemanfaatan sertifikat digital penghitungan suara untuk salinan bagi para pihak,” jelasnya.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, petugas merasa kesulitan hingga kelelahan akibat terlalu lamanya menyalin hasil ke dalam formulir C1 salinan. Padahal, kata Titi, salinan yang harus dicatat oleh petugas bahkan sampai ratusan lembar jumlahnya. Kendati demikian, ia menilai tawaran itu perlu melibatkan sejumlah dukungan agar terwujud. “Seperti dukungan kerangka hukum yang kuat, anggaran yang memadai, perangkat dan infrastruktur teknologi informasi yang aman, serta uji coba berulang, tidak bisa secara instan,” ungkapnya. Selain penggunaan teknologi, Titi juga meminta agar pelatihan bimbingan teknis (bimtek) dan penguatan kapasitas petugas pemilihan dilakukan lebih intensif dan menyeluruh.
Sebagai informasi, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. (Ful)
