Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
“Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara,” kata Suharso.
Mengapa nama ibu kota baru diberi nama Nusantara?
Alasan diberi nama Nusantara Terkait alasan kenapa nama Nusantara yang dipilih, Suharso mengatakan, nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. “Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia,” kata Suharso. Suharso menuturkan, nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Joko Widodo.
Draf RUU IKN
Sebelumnya, draf RUU IKN belum mencantumkan nama ibu kota baru sehingga hanya disebut sebagai “IKN […]” di dalam draf RUU tersebut.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan IKN bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran. Menurut dia, IKN dibangun sebagai kota baru yang kompetitif di tingkat global.
“Ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).
Sejarah dan asal usul nama Nusantara
Nama Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Nusantara saat itu digunakan dalam konteks politik. Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya. Wilayah itu dikategorikan Majapahit sebagai Nusantara.
Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, patih Majapahit. Gajah Mada mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa.
Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi: “Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa.” Artinya, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya (baru akan) melepaskan puasa.”
Wilayah Majapahit dan Nusantara
Sebagian Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) justru waktu itu tak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud Gajah Mada. Ini karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit.
Saat itu, ada tujuh kerajaan di Pulau Jawa yang memberlakukan aturan Majapahit. Tujuh kerajaan itu yakni Singasari, Daha, Kahuripan, Lasem, Matahun, Wengker, dan Pajang. Oleh karena itu, Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan.
Nusantara terdiri dari kata nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan. Nusantara baru kembali digunakan di abad ke-20.
Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, mempopulerkannya kembali. Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Nederlandsch Oost-Indie atau Hindia Belanda. Hingga kini, istilah Nusantara masih kerap digunakan sebagai padanan Indonesia. (sumber kompas.com)
