JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan RI Dr.Hj. Ida Fauziyah, M.Si mendapat kado manis pada hari ulang tahunnya ke-51. Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) periode 2015-2020 itu, dinyatakan lulus dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jumat 17 Juli 2020.
Menaker Ida, meraih gelar Doktor, dengan IPK 3,87, setelah memaparkan hasil penelitian Disertasi berjudul “Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”
Ida meraih gelar doktoralnya dengan IPK 3,87. Dalam siding doktoral yang diuji oleh Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A.; Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, MSi; dan Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd serta disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya itu.
Ida mengajukan sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong implementasi kebijakan PUG, yang muaranya adalah penguatan kapasitas perempuan, terutama tingkat pendidikan warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan. Strategi yang diajukan oleh Ida dalam Implementasi PUG, di antaranya.
“Konsep baru yang dimaksud adalah tentang strategi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, yang didefinisikan sebagai: siasat, kiat, dan cara yang terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, demi terwujudnya kesataraan dan keadilan gender.
“Terdiri atas; (1) strategi legalitas formal, (2) strategi sinergitas struktural, (3) strategi adaptasi kultural, dan (4) strategi penguatan individual,” tutur Ida Fauziyah.
Untuk lebih mengefektifkan komitmen tersebut, menurut Ida, diperlukan setidaknya dua strategi, membangun dan memperkuat kaukus perempuan di parlemen, dan (2) bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong isu-isu ketimpangan gender.
Kini, ketika menjabat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah selalu menegaskan komitmennya terhadap para pekerja, seperti dalam kasus Omnibus Law misalnya, Ida menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja sudah ia bahas Bersama serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Ia juga menegaskan perlindungannya terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang tertuang dalam RPP terkait awak kapal dan perikanan.
Ida Fauziah juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pekerja di Indonesia dengan memaksimalkan Balai Pelatihan Kerja untuk meningkatkan kompetensi mereka yang sebelumnya amsih low skill menjadi high skill. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi
Saat ini, menurutnya, ada sekitar 123 Juta Angkatan kerja dengan tingkat pengangguran sekitar 7 juta jiwa dan kebanyakandari mereka yag menganggur adalah lulusan perguruan tinggi dan SMA. Hal ini menurutnya terjadi karena tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dan dunia kerja, sehingga ia bertekad untuk membangun link and match tersebut.
Selain soal ketenagakerjaan, Ida Fauziah juga memiliki komitmen tinggi soal vokasi. Dalam wawancara usai Ratas dengan presiden pada bulan Desember 2019, Ida menyatakan komitmennya dalam mendukung program vokasi, termasuk dalam memberikan pelatihan bagi penerima program kartu prakerja.
Untuk mendukung program vokasi, Ida menyiapkan seluruh LPK milik swasta dan BLK milik Pemerintah ntuk berkoordinasi menyesuaikan materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industry saat ini. Selain itu, dari 2000 LPK yang sudah terdaftar, ia berharap LPK tesebut bisa segera terakreditasi, sehingga tidak hanya sekedar menciptakan tenaga kerja yang standar, tapi jugasesuai dengan standar kompetensi dunia usaha.
Selain itu, Ida juga dikenal memiliki komitmen tnggi terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan komitmennya untuk melakukan penghentian penempatan PMI untuk sementara selama masa pandemi Covid 19. Ida juga focus terhadap isu pekerja migran Indonesia terutama perempuan yang sudah ia lakukan sejak aktif di Fatayat.Salah satu contoh komitmennya atas perlindungan PMI Wanita adalah keberhasilannya menyelamatkan Ety Toyib, PMI asal Majalengka dari hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Arab Saudi.
Perjalanan Karir
Ida Fauziyah menempa karakter dirinya sebagai aktivis perempuan, sejak usia Sekolah, di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPPNU), di kampung kelahirannya, Mojokerto. Ia melanjutkan aktivismenya di IPPNU, di Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah Program Khsus (MAPK) Tambak Beras Jombang, Jawa Timur Ida juga aktif di Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Kopri PMII), di kampusnya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya.
Usai Menyandang gelar sarjana, ia kemudian aktif mengajar sebagai guru di Jombang, Sidoarjo dan Surabaya. Ia tercatat pernah mengajar di MA Pendidikan Keagamaan Tambak Beras hingga 1996, SMP Yayasan Pendidikan Ma’arif, Sidoarjo pada tahun 1995 – 1998 dan kemudian SMA Khadijah, Surabaya pada tahun 1997 – 1999.
Bersamaan lahirnya Era Reformasi, Ida akhirnya terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PKB, partai yang lahir dari tokoh-tokoh NU. Ida memulai kariernya di bidang politik tersebut saat usianya terbilang sangat muda, 29 tahun. Pada Pemilu 1999, ia terpilih menjadi anggota DPRRI termuda, ia tampil percaya diri saat didaulat memimpin sidang paripurna DPR-RI masa bakti 1999-2004.
Pengalamannya di IPPNU dan KORPRI PMII Jawa Timur, mendorongnya untuk terus memperjuangkan isu perempuan di Parlemen. Konsistensinya dalam memperjuangkan isu keadilan dan kesetaraan gender dibuktikan bersama para legislator yang sepaham tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG), dengan mendorong sejumlah regulasi yang mengafirmasi kaum perempuan.
Pada periode yang sama, di awal Reformasi, Presiden K.H Abdurrahman Wahid juga mempunyai peran tersendiri dalam upaya perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, ini, dengan menerbitkan Inpres Nomor 9Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG).
Ketika Gus Dur memperjuangkan perempuan di ranah eksekutif, Ida memperjuangkannya melalui parlemen. Di antaranya melalui penguatan kapasitas dan keterwakilan perempuan di Parlemen dan lembaga pemerintahan, yang dimaktub dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
Untuk memperkuat PUG di Parlemen, Ida membentuk Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) yang diinisiasi oleh 9 aktivis perempuan di Parlemen. Satu di antaranya adalah Ida Fauiyah yang kemudian didaulat menjadi Ketua Presidium KPPRI di periode awal.
Di tengah aktivitasnya sebagai anggota DPR RI, Ida tetap meluangkan waktu untuk mengabdi di organisasi yang menempa karakternya, hingga kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU pada tahun 2010-2015, dan diamanahi memimpin Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) pada tahun 2015 hingga sekarang.
Dalam kesibukannya sebagai Legislator, Pimpinan Organisasi Perempuan dan Ibu rumah tangga, Ida tetap bersemangat melanjutkan pendidikan Pasca Sarjananya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama dan melanjutkan studi Doktoral di IPDN. (rn)
