Puluhan sekolah di Surabaya akan menerapkan Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran 2022–2023. Ada 79 lembaga yang mengimplementasikan kurikulum yang dicetuskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim itu. dilanisr drai jawapos.com, implementasi kurikulum ini diterapkan mulai PAUD/TK, SD, hingga SMP.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, Kurikulum Merdeka adalah metode baru yang diberlakukan Kemendikbudristek.
’’Nah, yang memberlakukan kebijakan itu adalah lembaga yang menjadi sekolah penggerak,’’ kata Yusuf Senin, 13/4.
Di Surabaya, jelas dia, total ada 79 sekolah berstatus sekolah penggerak. Perinciannya, 40 lembaga PAUD dan TK, 23 jenjang SD, dan 16 lembaga SMP. Baik negeri maupun swasta. Untuk SMP negeri, misalnya, ada enam lembaga. Yaitu, SMPN 33, SMPN 62, SMPN 17, SMPN 9, SMPN 52, dan SMPN 51 Surabaya.
’’Jadi, 79 lembaga gabungan ini adalah sekolah negeri dan swasta,’’ papar Yusuf.
Dia menjelaskan, Kurikulum Merdeka dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran akan lebih banyak berbasis proyek (project based learning). Salah satu penerapannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. ’’Siswa diarahkan lebih banyak pada implementasi dan praktik pembelajaran,’’ jelasnya.
Menurut dia, kebijakan kurikulum harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya, keragaman kompetensi guru, potensi dan kemampuan peserta didik, serta kesiapan sarana-prasarana sekolah. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak didik.
“Saat ini sekolah-sekolah ini mulai mengikuti pelatihan,’’ ujar Yusuf.
Sementara, Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya Tri Endang Kustiya menambahkan, sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka bisa terus bertambah. Sebab, pihaknya akan menerapkan secara mandiri.
Pihak sekolah sudah mendaftar secara mandiri melalui Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek. Pendaftaran berlangsung hingga 30 April nanti.
“Jumlah total belum kita diketahui. Sebab, sekolah masih mengisi link pendaftaran,’’ papar Tri Endang.
Lebih lanjut, Tri menjelaskan, setiap sekolah akan mendapat alokasi pengadaan buku melalui BOS kinerja. Itu adalah anggaran khusus untuk pengadaan Kurikulum Merdeka. Sedangkan, untuk memperoleh buku, sekolah bisa membeli melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
