Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan BUMN mengurangi impor produk. Ia geram lantaran masih banyak lembaga yang mengimpor berbagai barang untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Jokowi pun bepesan ke Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot direktur utama (dirut) BUMN yang banyak melakukan impor.
“Saya sampaikan ke Menteri BUMN, udah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?” kata Jokowi dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/03/2022).
Jokowi mengatakan, anggaran pengadaan barang dan jasa sebenarnya sangat besar. Anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun. Jika saja 40 persen dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Bahkan, jika belanja produk dalam negeri ditingkatkan, dia optimistis kementerian dan BUMN tak perlu lagi mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Jokowi menyinggung sejumlah nama menteri yang instansinya masih banyak melakukan impor. Sebutlah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Dia heran banyak alat kesehatan dan tempat tidur untuk rumah sakit yang didapat dari impor. Padahal, produk ini banyak diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, hingga Tangerang.
Jokowi juga menyinggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Dia menyebutkan, konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan. Jokowi mendapati bahwa laptop hingga bangku yang pengadaannya di bawah Kemendikbud Ristek ternyata juga impor.
“Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan,” ujarnya.
Lalu, presiden juga menegur Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dia menyoroti impor traktor yang bukan merupakan barang teknologi canggih yang tidak bisa dibuat di Indonesia.
