Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur terus berupaya melakukan penelusuran pada rantai pasok minyak goreng, yang berdampak pada kelangkaan di pasaran. Hal ini dilakukan dengan mendatangi PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu produsen minyak goreng di Gresik, Senin (07/02/2022).
Forkopimda Jatim yang datang mengunjungi perusahaan tersebut ialah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Mereka datang karena pasalnya hingga saat ini ketersediaan pasokan minyak goreng di lapangan masih menjadi kendala dan harga minyak goreng di pasaran di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di pabrik, secara khusus Gubernur Khofifah bertanya langsung dengan produsen minyak goreng, termasuk menanyakan apa yang menjadi kendala dari sisi produsen, sehingga berdampak pada pasokan komoditas minyak goreng di pasaran, khususnya di wilayah Jawa Timur.
“Beberapa kali saya sampaikan masalahnya sejauh ini adalah terkait rantai pasok minyak goreng. Saya sempat cek pasar, belakangan ini ritel moderen banyak yang tidak dapat suplai, bahkan sampai seminggu tidak ada suplai,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis pada Selasa (08/02/2022).
“Maka saya bersama Kapolda dan Pangdam datang kemari, dalam rangka ingin memastikan kondisi dari produsen bagaimana, nah ternyata produksinya berjalan seperti sedia kala,” imbuhnya.
Menurut Khofifah, ketika di pasar ritel atau pasar moderen ada kelangkaan, pasti ada rantai pasoknya yang bermasalah, atau disebut dengan missing link. “Missing linknya ini di mana, apakah di distributor atau di mana. Maka kita punya kewajiban untuk bisa mengamankan kebijkaan Presiden yang ingin menguatkan daya beli masyarakat dengan HET minyak goreng adalah Rp11.500 per liter untuk curah, Rp13.500, untuk yang kemasan biasa dan Rp14.000 untuk yang premium,” paparnya.
Menurut Khofifah, masalah dalam rantai pasok ini lebih pada sektor distribusinya. Sebab ketika di pasar ritel dan toko moderen cenderung langka dan tersendat, namun di toko-toko kecil maupun di pasar, produk minyak goreng ini ada namun dengan harga yang jauh di atas HET.
Data dari Pemprov Jatim, kebutuhan minyak goreng masyarakat Jawa Timur adalah 59 ribu ton per bulan. Sedangkan kapasitas produksi pabrik-pabrik minyak goreng di Jatim, per bulannya adalah 62 ribu ton. Seharusnya masih ada surplus sebesar 3 ribu ton setiap bulannya.
“Yang kita harapkan dari proses ini kita bisa mendapatkan kepastian rantai pasok, sehingga sampai ke konsumen minyak goreng bisa dijual sesuai HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” kata Khofifah.
Sementara itu, GM Wilmar Nabati Indonesia Ridwan Brandes mengatakan, Wilmar sebagai salah satu produsen minyak goreng di Indonesia berkomitmen mendukung program pemerintah pusat yang memberlakukan harga sesuai HET untuk minyak goreng. Wilmar sendiri memiliki market share sampai dengan 30 persen secara nasional.
“Wilmar sebenarnya sudah berkomitmen untuk menjalankan program pemerintah dengan harga sesuai HET dan kita menjalankan produksi kita dengan normal, kita sudah komitmen untuk tetap menjalankan produksi mendukung program ini,” tuturnya. NF
