Majalahaula.id – Praktik politik uang atau money politic masih menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap integritas demokrasi di Indonesia. Menyoroti fenomena ini, Wawan Purwadi, Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Tuban, menerbitkan buku.
Buku berjudul Amplop-Amplop Pesta Demokrasi itu mengupas tuntas dampak politik uang terhadap sistem pemilu dan kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan solusi untuk menciptakan demokrasi yang sehat.
“Fenomena politik uang tidak hanya mencederai proses demokrasi yang seharusnya jujur dan adil, tetapi juga melemahkan nilai moralitas dalam kehidupan berbangsa,” ujar Wawan Purwadi dilansir dari NU Online Jatim, Rabu (20/11/2024).
Ia mengaku, sebagai individu yang peduli terhadap kemurnian demokrasi, ia merasa penting untuk menyoroti isu politik uang ini. Melalui karya ini, ia berharap masyarakat dapat menyadari bahwa setiap suara yang diberikan merupakan sebuah amanah besar, bukan sekadar komoditas yang dapat diperjualbelikan.
“Politik uang tidak hanya merusak proses pemilu, tetapi juga menghancurkan moralitas bangsa. Saya ingin masyarakat lebih sadar bahwa suara mereka adalah amanah, bukan barang dagangan,” ucapnya.
Buku ini tidak hanya membahas praktik politik uang dalam berbagai bentuknya, seperti pemberian uang tunai, janji jabatan, atau bantuan materi lainnya, tetapi juga menguraikan dampak jangka panjang dari fenomena ini. Menurut Wawan, pemimpin yang terpilih karena politik uang cenderung lebih fokus mengembalikan modal politiknya daripada melayani rakyat.
“Pemilu seharusnya menjadi momen bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Namun, ketika politik uang mendominasi, proses ini kehilangan esensinya. Kita tidak lagi memilih berdasarkan integritas atau visi calon pemimpin, melainkan berdasarkan kepentingan sesaat,” terangnya.
Dalam buku tersebut, Wawan juga menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai solusi. Ia percaya bahwa masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih akan lebih sulit dipengaruhi oleh politik uang.
“Pendidikan politik harus menjadi prioritas. Kita perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap suara adalah bagian dari masa depan bangsa,” jelasnya.
Selain itu, Wawan juga menyoroti pentingnya legitimasi dalam pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa legitimasi bukan hanya soal dukungan rakyat, tetapi juga integritas moral dari seorang pemimpin.
“Pemimpin yang kehilangan legitimasi moral akan sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan besar jika politik uang terus dibiarkan,” katanya.
Dirinya berharap buku tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memerangi politik uang. Sehingga akhirnya tercipta pesta demokrasi yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.
“Jika kita ingin perubahan nyata, maka semuanya harus dimulai dari pemilih itu sendiri. Semoga buku ini dapat menjadi pemantik diskusi yang lebih luas tentang masa depan demokrasi Indonesia,” pungkasnya.
