Search

Megawati Soekarnoputri Prihatin Manipulasi Hukum

Majalahaula.id – Ketua Umum PDI Perjuangan ini menyoroti situasi politik yang tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Salah satunya, hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas minimal usia capres-cawapres. Megawati menyebut, manipulasi hukum kembali terjadi pasca putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pasalnya, putusan itu memberi jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. “Apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua, akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani,” kata Megawati dalam pidatonya yang disiarkan secara daring, Ahad (12/11/2023).

Baca Juga:  Desy Ratnasari Alasan Tidak Segera Menikah

Megawati juga menyebut, Indonesia merupakan bangsa yang diisi oleh para pejuang, yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itu, Megawati berharap agar seluruh masyarakat mengawal jalannya Pemilu 2024, agar tercipta kedamaian. “Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang, kita adalah bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itu lah, dalam situasi kali ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati,” tegas dia.

Megawati juga berharap, agar ajang kontestasi pemilu 2024 menjadi momentum yang tepat untuk mendapatkan pemimpin terbaik, yang mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia. Ia tak menginginkan, rekayasa hukum terulang lagi. Demikian pula dirinya menyinggung kecurangan yang dinilai sudah mulai terlihat menjelang Pemilu 2024. Ia mengingatkan agar rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntunan hati nurani di Pilpres 2024. “Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai, akan terjadi lagi,” katanya dalam pidato yang disiarkan secara online pada akun Youtube resmi PDI Perjuangan.

Baca Juga:  Moeldoko - Optimis Covid-19 Berakhir

Megawati mengimbau agar rakyat jangan takut berpendapat. Hal ini penting, agar tidak terjadinya kesewenangan pada Pemilu 2024. “Tegakkan demokrasi, kewajiban kita sebagai warga negara bahkan keharusan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan,” tegas dia.

Megawati pun tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi. “Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi,” pungkas Megawati. (Ful)

Terkini

Kiai Bertutur

E-Harian AULA