Majalahaula.id – Upaya mencegah stunting oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terus digalakkan dengan berbagai inovasi. Salah satu inovasi yaitu dengan Sambal Terasi yang merupakan akronim dari Bersama IpeKB Purbalingga Bagikan Telur Atasi Stunting yang diluncurkan penyuluh KB Kecamatan Kalimanah.
Stunting menjadi momok bagi kelangsungan generasi penerus di masa mendatang. Indonesia mendapat bonus demografi yang berpeluang menjadi negara maju pada 2045. Namun, dengan stunting bonus demografi menjadi jebakan tersendiri.
Diketahui, angka stunting di Kabupaten Purbalingga sebesar 12,3 persen. Untuk Kecamatan Kalimanah saat ini berada di angka 7,6 persen. Untuk kasus stunting di Desa Sidakangen, nol kasus.
Bupati Purbalingga ini mengapresiasi program yang ada dan meminta para penyuluh KB bisa terus menjalin sinergi dengan stakeholder yang lain dalam rangka percepatan penurunan stunting. “Penyuluh KB punya tugas yang sama dalam membantu pemerintah untuk mengatasi stunting,” ujar Bupati Tiwi saat mengunjungi pelayanan Posyandu di Desa Sidakangen, Kecamatan Kalimanah bersama dengan Bunda Stunting Nasional Sri Mastuti, Sabtu 14 Oktober 2023.
Bupati Tiwi berharap kolaborasi aktif antara penyuluh KB bisa terjalin dengan Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) pada saat pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di tiap kecamatan. Semisal dengan mengadakan kegiatan demo masak olahan makanan untuk anak-anak stunting.
Pada kegiatan tersebut, Bupati Tiwi didampingi Bunda Stunting Nasional Sri Mastuti berkesempatan untuk melihat secara langsung kegiatan penimbangan balita menggunakan antropometri dan pemberian vitamin. Selain itu, diserahkan juga secara simbolis bantuan makanan tambahan, alat bantu disabilitas, dan paket sembako kepada warga.
Bupati optimis bisa menurunkan angka stunting di bawah 10 persen dalam rapat di Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jumat (13/10/23). “Target saya ditahun 2024 angka stunting harus berada di bawah satu digit, yang artinya harus berada di bawah 10 persen. Karenanya upaya penanganan stunting harus komprehensif, tidak hanya tanggungjawab Dinkes dan DinsosdaldukKBP3A saja, tetapi semua OPD terintegrasi untuk melakukan upaya penanganan stunting,” tandasnya. (Ful)
