Majalahaula.id – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT ini menjelaskan, NU sebagai salah satu ormas Islam terbesar di dunia mempunyai peran strategis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran ulama NU di masa lalu dalam memberi dukungan moral, pemikiran, dan menggerakkan umat muslim berperang melawan penjajah berbuah manis. Hingga kini 17 Agustus dinyatakan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
“Indonesia ada seperti ini karena adanya NU. Itu sudah terbukti sejarah, tidak bisa dipungkiri,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Halim itu saat hadir pada Konferensi Cabang (Konfercab) NU Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Rabu (16/08/2023).
Dia menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara kedamaian. “Itu (sebelum) Indonesia merdeka, karena apa? Karena NU menghargai pluralisme, perbedaan. Dan kita paham Indonesia punya banyak perbedaan dalam hal agama, suku, dan budaya,” ucapnya.
Dalam perkembangan momen kemerdekaan, Piagam Jakarta yang sempat menjadi rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengalami perubahan, bahkan kontroversi antara dua kelompok, yaitu Islam dan Indonesia Timur. Isi Piagam Jakarta, ada tujuh kata yang dihapus, yaitu ‘Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.’ Penghapusan tujuh kalimat tersebut dari Pembukaan UUD 1945 terjadi pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, Mohammad Hatta didatangi Laksamana Maeda, perwira angkatan laut Jepang. Maeda menyampaikan ketidaksetujuan tokoh Indonesia Timur atas pemilihan kata-kata tersebut. Sebab berarti rumusan yang ada hanya berlaku bagi kaum Islam, tidak untuk pemeluk agama lain.
Mengatasi ketegangan, kata Gus Halim, ulama NU lantang mengusulkan penghapusan kalimat panjang itu supaya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa. “NU tampil di depan atas restu Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy’ari dengan menghapus kalimat panjang, kemudian hanya Ketuhanan yang Maha Esa,” ujarnya.
Dan hari ini, lanjut Gus Halim, tidak hanya masyarakat Indonesia Timur yang mampu menerima dengan lapang usai usulan itu ditetapkan. “Ketika rumusannya seperti itu, teman-teman kita dari Indonesia Timur mengatakan, kalau itu yang dipakai saya ikut menjadi bagian dari NKRI,” pungkasnya. (Ful)
