Majalahaula.id – Menteri Keuangan RI menyatakan sulitnya mengelola data masyarakat miskin penerima bantuan di daerah-daerah. Pasalnya ada saja oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data. Dirinya mengatakan ada oknum pimpinan di daerah memasukkan masyarakat ke dalam kategori miskin, namun bukan karena benar-benar miskin, tapi karena telah berjasa dalam memberikan suara di pemilihan.
“Ada masalah tata kelola di mana pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin,” katanya dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (09/05/2023).
“Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar, atau bahkan yang terburuknya mereka adalah yang menjadi tim suksesnya didaftarkan,” tambahnya.
Sri Mulyani menganggap hal ini merupakan konsekuensi dari sistem politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi bebas. Selain itu juga ada mekanisme desentralisasi supaya Pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya. “Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya,” tutur dia.
Sri Mulyani menilai yang bisa dilakukan saat ini memulai perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kementerian Keuangan bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Ini pengumpulan data yang menyeluruh oleh BPS yang diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Bahkan untuk memulai pengumpulan data ini, butuh dua tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful,” ungkap Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu bercerita butuh usaha keras saat ingin memulai pendataan secara menyeluruh dan terpusat. Pasalnya, masih ada menteri-menteri yang menginginkan data-data itu hanya di bawah kementerian atau lembaganya.
“Beberapa kementerian menginginkan data hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia,” tegas Sri Mulyani. (Ful)
