Majalahaula.id – Pemerintah berupaya mendorong lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi pemasok barang mentah dan setengah jadi kepada industri dengan fasilitas kredit usaha rakyat berbasis kluster. Strategi ini diharapkan dapat memodernkan UMKM serta mengatasi risiko gagal bayar kredit perbankan.
Sejak awal tahun hingga Rabu (12/4/2023), pemerintah telah menyalurkan dana kredit usaha rakyat (KUR) berbasis kluster sebesar Rp 538,7 miliar kepada 5.310 UMKM melalui sembilan bank penyalur KUR. Unit-unit UMKM tersebut terbagi dalam 50 kluster usaha, antara lain produksi kopi, jamu, kosmetik, dan ritel elektronik.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki mengatakan, KUR berbasis kluster adalah sebuah terobosan untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM yang kini masih berkisar di 20 persen dari total kredit. Untuk mencapai target 30 persen dari total kredit perbankan pada 2024, pegiat UMKM dihubungkan dengan perusahaan besar.
Teten mencontohkan, para petani sebagai pelaku UMKM dapat menjual rempah-rempah, seperti jahe dan kunyit, langsung kepada, antara lain, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau PT Bintang Toedjoe yang terlibat sebagai pembeli tetap produk (offtaker) dalam sistem kluster ini. Dengan begitu, terbentuk rantai pasok yang dapat meningkatkan kepastian usaha.
”Kita bisa menghadirkan sistem pertanian yang lebih terencana. Apa yang ditanam petani, volume, varietas, dan waktu panennya akan disesuaikan permintaan pasar sehingga tidak ada oversupply (kelebihan pasokan) atau yang tidak terserap pasar. Ada kepastian pasar,” tutur Teten.
Jika KUR berbasis kluster digencarkan, Teten yakin pemerintah bisa menyalurkan KUR sebesar Rp 460 triliun yang disediakan pemerintah sepanjang tahun. Target ini jauh lebih tinggi daripada realisasi KUR tahun 2022, yaitu Rp 365,5 triliun.
Optimisme ini bersumber dari kepastian aliran uang berkat keberadaan offtaker sehingga UMKM terhubung dengan rantai pasok industri. Dampaknya, risiko kredit macet (NPL) yang per September 2023 berkisar di 1,11 persen bisa ditekan lebih jauh sehingga bank tidak ragu untuk memberikan KUR kepada UMKM.
Akan tetapi, jumlah UMKM yang telah terintegrasi dengan rantai pasok industri kini baru 7 persen dari total 64,19 juta unit yang terdata. Indonesia tertinggal cukup jauh dari, misalnya, Vietnam yang sudah mencapai 24,6 persen.
