Majalahaula.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A Halim Iskandar menyebutkan bahwa untuk mencapai semua SDGs pada 2030 diperlukan kolaborasi semua pihak. Untuk itu, pihaknya memperkuat strategi inklusif dengan melibatkan sektor dalam dan luar negeri. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menyampaikan proposal Indonesia dalam 10th Asia Pacific Forum For Sustainable Development, yang diselenggarakan The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) di Bangkok, Thailand.
“Untuk memastikan pencapaian semua SDGs pada tahun 2030, Indonesia mengusulkan pendekatan inklusif, di mana kami mempromosikan kolaborasi antara semua aktor negara dan non-negara serta pemangku kepentingan relevan di tingkat nasional dan subnasional,” kata Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3/2023).
Ia menyebutkan kemajuan Indonesia signifikan dalam implementasi SDGs tingkat nasional atau sub nasional. Khusus tingkat nasional, lebih dari setengah indikator telah terpenuhi, hanya sekitar 20% masih memerlukan perhatian khusus.
“Kami berharap dapat meningkatkan kolaborasi inklusif tersebut untuk memajukan implementasi SDGs di wilayah Asia dan Pasifik ini,” jelasnya.
Halim mengatakan kemajuan signifikan telah dicapai pada tujuan 6 dan 11 mengenai akses air bersih, sanitasi, fasilitas cuci tangan, transportasi publik yang aman, sumber daya air, dan ruang terbuka hijau.
“Kami juga mengalami peningkatan pada tujuan 7, 9, dan 17, terutama pada efisiensi energi, industri berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, ekspor produk industri high-tech, dan ketersediaan data,” tuturnya.
Ia menjelaskan Tim Koordinasi Nasional SDGs Indonesia bakal terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam memajukan implementasi SDGs. Pihaknya mencatat pada Desember 2022, ada 32 dari 38 provinsi di Indonesia yang telah menetapkan Rencana Aksi Regional menjadi dasar untuk mengimplementasikan SDGs.
“Universitas dan komunitas akademisi juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui 37 Pusat SDGs di seluruh Indonesia. Mitra pembangunan internasional juga terlibat dalam mempromosikan dan memfasilitasi implementasi SDGs oleh pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.(Hb)
