Saat ini banyak politisi mendirikan media untuk membesarkan dirinya sendiri. Terutama media audio visual. Keprihatinan itulah, membuat dirinya mendirikan media dakwah. Seperti apa medianya?
Media semakin bebas berteriak, pasca kekebasan pers dijunjung tinggi pada 1998 lalu. belum lagi munculnya media sosial yang semua orang bisa berpendapat. Namun kebebasan itu banyak para pemilik modal memanfaatkan untuk berbisnis media. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir industri pers bermunculan, terutama media audio visual.
Bahkan, kini sudah tidak dapat dibendung lagi. Sayangnya, banyak para pemilik media raksasa memilih terjun ke dunia politik. Sehingga industri pers menjadi alat kepentingan politik praktis. Belum lagi digunakan sebagai sarana mempengaruhi budaya masyarakat yang negatif.
Maka dari itu, saat ini sangat diperlukan media dakwah untuk mencerahkan masyarakat. Berangkat dari situlah, Misbahul Munir bersama teman-temannya terketuk untuk mendirikan televisi di Pasuruan bernama PasTV. “Kami berangkat dari keprihatinan dan kebetulan waktu itu saya mendapatkan izin dari komisi penyiaran,” kata Misbahul Munir.
Tak lama izin turun, pengembangan telivisi pun dilakukan. Pas TV kemudian mengudara. Tak terasa ketika berjalan satu tahun setengah, tanpa disadari mengelola media televisi membutuhkan biaya dan modal besar, akhirnya terpaksa dihentikan. “Waktu itu saya hanya modal nekat seperti bonek, semua harta saya habis kecuali rumah untuk menghidupi Pas TV,” aku Komisaris PT Dakwah Inti Media ini.
Sadar akan ketidakmampuannya, televisi yang bermarkas di Pasuruan itu kemudian dihibahkan dan bekerjasama dengan PWNU Jawa Timur. Dengan sendirinya markasnya pun pindah ke Surabaya. Dari kerjasama itu, Misbah memiliki 25 persen saham. Dari situ kemudian Pas TV berubah nama menjadi TV9.
Waktu terus berjalan, untuk menghidupi dan mengembangkan TV9 itu, Misbah rela menjual sahamnya 20 persen. Jadi sahamnya kini tinggal lima persen untuk kenang-kenangan, bahwa TV9 yang mengudara se Jawa Timur itu dulu pernah menjadi milik Misbah.
“Jadi tidak pernah ada saham PWNU dijual. Saham yang dijual itu punya saya untuk menghidupi keberlangsungan TV9,” terangnya.
Menurut Misbah, TV9 tidak akan menerima konten apapun selain konten dakwah, termasuk pemberitaan dan liputan khusus harus bernuansa dakwah yang menyejukkan. Bahkan ketika siaran langsung ada penceramah yang mengajak, atau berdakwah kepada keburukan akan langsung dipotong. “Semua harus menyejukkan dalam berdakwah, kalau tidak maka akan saya potong. Ya meskipun itu diprotes banyak orang,” lanjut Komisaris PT. Rizqu ini.
Baginya, media bukan untuk menekan pemerintah atau menekan yang lainnya. Biasanya media yang menekan itu untuk keberlangsungan bisnisnya. Berbeda dengan TV9, buktinya sampai sekarang masih berjalan dengan normal.
“Pedoman kami dalam mengelola media seperti kami menjaga lisan, sebab Rasulullah SAW berpesan jagalah lisan, kalau manusia lisannya satu. Tapi bagaimana dengan televisi, berapakah lisannya, itu ribuan. Kami berdakwah dengan santun dan menyejukkan sesuai dengan tagline TV9,” jelas Komisaris PT. Astra Nawa Izza ini.
Berawal Organisasi hingga Politisi
Misbahul Munir dilahirkan dan dibesarkan di Kabupaten Pasuruan. Lahir dari benih seorang guru ngaji di kampung. Keseharian sang ayah adalah membimbing santri yang tinggal di rumah sederhananya. Hanya ada dua kamar dan musolla.
Dalam keluarganya ada tradisi, semua anak-anaknya harus mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Pada 1977, Misbah lulus dari sekolah dasar, Alumnus MTsN Bangil Pasuruan ini, langsung mondok di Pesantren Salafiyah asuhan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. “Di sana saya hanya mondok sekitar lima tahun. Selain itu saya kerap kali mengikuti pondok Ramadhan,” aku Misbah yang pernah ikut Pondok Ramadhan di Lirboyo Kediri dan di Al Khoziny Buduran Sidoarjo itu.
Misbah mengaku, setelah lima tahun di pesantren dirinya terkena pengaruh pergaulan luar. Sehingga keinginan untuk boyong menguat. Dan sang Abah hanya mengatakan, boleh berhenti mondok asalkan mencari biaya sendiri untuk sekolahnya. “Saya tidak akan menanggung biaya sekolah mu kalau tidak sekolah di pondok,” kata Misbah mengenang ucapan sang Abah.
Pada 1982, ia kemudian memilih ikut orang untuk melanjutkan sekolah. Hanya untuk menumpang tidur, pria kelahiran 1960 ini yang kala itu masih duduk di bangku sekolah menengah, sempat menjadi pelayan kiai di kantor PCNU Kabupaten Pasuruan. Setiap pagi, Misbah harus menyiapkan kopi untuk para kiai. “Sangking aktifnya di Kantor PCNU Pasuruan, saya dipilih menjadi Ketua IPNU Pasuruan,” tutur Magister Studi Islam di Universitas Islam Malang ini.
Tidak berhenti disitu, putra KH Ahmad Nawawi Murtadlo dan Hj Nut Izzah ini, terus ikut orang hingga ke Jakarta. Tak cukup hidup di Ibukota Indonesia, Misbah melanjutkan petualangannya hingga ke Kalimantan Selatan. Di kota orang inilah, menjadi seorang ustadz di pondok pesantren Al Istiqomah Banjarmasin.
“Tak lama di sana, hanya enam bulan. Pulang ke rumah langsung disuruh nikah sama orang tua, dalam artian dijodohkan,” kenangnya. Perjodohan itu mungkin orang tua tidak menginginkan Misbah kembali ke Kalimatan.
Membangun rumah tangga, dari kontrakan ke kontrakan lainnya. Karena jiwa aktivis masih melekat, pada tahun 1992, Misbah dilamar atau diminta menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, dan akhirnya terpilih. “Sejak tahun itu, kehidupan saya mulai berubah. Tapi diawal-awal saya masih belum punya apa-apa. Belum punya mobil pribadi,” lanjut suami Hj Mahmudah Lailiyah, SPd ini.
Kemahirannya dalam berorganisasi dan berpolitik, Misbah dipercaya menjadi Sekretaris Fraksi. Dari sinilah Misbah melakukan tekanan kepada pemerintah orde baru. Idealismenya sebagai aktivis NU mengantarkan sarjana Pendidikan Islam pada jurang kehancuran. Sebab orde baru dikenal sebagai pemerintah otoriter.
“Waktu saya sering tidak sependapat dengan Golkar, selalu berseberangan,” ungkap Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Kota Pasuruan ini.
Misbah juga mengaku dirinya juga ikut beraksi ketika mahasiswa demo di gedung Kura-Kura untuk menurunkan Soeharto dari kursi Presiden RI. Setelah Reformasi terjadi, Misbah juga ikut menjadi deklarator PKB di Pasuruan.
Sebagai Ketua Fraksi PKB DRPD Pasuruan, Misbah termasuk orang yang berada di garda terdepan yang menolak Gus Dur diturunkan lewat sidang istimewa MPR. “Saya juga ikut demo ke Jakarta, menolak Gus Dur dilengserkan,” kata pria yang pernah duduk sebagai ketua DPC PKB Pasuruan ini.
Sukses di dunia politik, Misbah melanjutkan cita-cita orang tuanya yaitu mendirikan lembaga pendidikan, dan sekarang berkembang pesat. “Saat ini sudah ada lembaga pendidikan Raudlatul Athfal, MI, MTs, Aliyah, SMK hingga pendidikan tinggi untuk menampung para guru madrasah diniyah yang belum menempuh pendidikan S1,” terang Ketua Yayasan Pendidikan Islam Hidayatun Nasyiin Pasrepan Pasuruan ini.
Kini mantan Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur ini, kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD Jawa Timur. “Ini perintah dari guru saya, ketika santri sudah diperintah sang guru maka tidak ada kata menolak,” ungkapnya.
Menurut Misbah, tugas dan fungsi DPD ini beda jauh dengan DPR. Kalau DPR jelas harus berangkat dari partai politik, sedangkan DPD melaju secara independen. Dalam tupoksi DPD tidak memiliki hak apapun selain mengusulkan kepada pemerintah, ikut membahas tapi tidak punya suara untuk memutuskan undang-undang, baik itu undang-undang pelanggaran maupun undang-undang yang lain.
Keinginannya maju karena melihat calon DPD tidak ada yang perwakilan dari santri. DPD Jawa Timur periode ini tidak ada yang mewakili santri ataupun NU. “Artinya NU secara resmi tidak ada yang mewakili di kursi DPD Jatim,” pungkasnya. * Rofii Boenawi
