Majalahaula.id – Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin meminta pemerintah Belanda mengajukan permohonan maaf secara resmi mengenai keterlibatan Belanda dalam perbudakan di Indonesia kepada pemerintah Indonesia. Kiai Ma’ruf mengatakan, pemerintah akan merespons setelah permintaan maaf secara resmi diserahkan kepada Indonesia. “Ya kalau dia memang itu (meminta maaf) ajukan aja resmi kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons. Seperti apa responsnya kan itu nanti pemerintah memperbincangkan itu,” katanya dalam keterangan pers di Bali, Jumat (23/12/2022).
Kiai Ma’ruf beranggapan, pernyataan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte itu belum resmi karena tidak ditujukan langsung kepada pemerintah Indonesia. Dengan demikian, prosedurnya harus dilewati secara resmi agar dapat ditanggapi dengan baik pula. “Jadi kalau tidak jelas, belum resmi, itu sampaikan saja kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah masih menanti berbagai masukan dalam menyikapi permintaan maaf Rutte atas keterlibatan Belanda dalam perbudakan di Indonesia. “Terkait perkembangan ini masih dimintakan masukan dari KBRI di Den Haag,” ujar Faiza saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (20/11/2022). “Belum dapat menyampaikan respons sebelum ada masukan secara komprehensif,” tambahnya.
PM Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12/2022) secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun. Dia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba. “Hari ini atas nama Pemerintah Belanda, saya meminta maaf untuk tindakan negara Belanda di masa lalu,” kata Rutte dalam pidatonya, dikutip dari kantor berita AFP.
Diirnya mengulangi permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento (bahasa di Kepulauan Karibia), dan Sranan Tongo (bahasa Suriname). “Negara Belanda… memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka,” lanjut Rutte kepada audiens di gedung National Archive, Den Haag. (Ful)
