Majalahaula.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Memparekraf) ini meminta semua pihak tak khawatir untuk berwisata di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023. Ia mengatakan pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Awalnya memaparkan sejumlah persiapan sektor pariwisata menjelang Natal dan Tahun Baru. Dirinya menyebut pemerintah telah melakukan mitigasi terkait kondisi cuaca hingga sistem transportasi.
“Sudah disampaikan saat rakor dengan lintas kementerian/lembaga, TNI dan Polri bahwa pariwisata disiapsiagakan, ada 45 juta mobilitas yang akan menopang pariwisata dan semua isu diantisipasi dan dimitigasi termasuk isu cuaca, kehandalan dari sistem transportasi,” katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Ia juga meminta para wisatawan tidak khawatir dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dia menekankan bahwa pemerintah akan memberikan kenyamanan dan kenyamanan kepada para wisatawan. “Dan juga yang kita harapkan adalah kemarin isu-isu yang cukup mengkhawatirkan mengenai Undang-Undang KUHP yang baru, itu sudah kita berikan komitmen, keyakinan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri sampai Satpol PP bahwa keamanan dan kenyamanan dan wisata yang menyenangkan itu yang akan kita utamakan,” tutur dia.
Sandiaga juga menegaskan tidak akan ada razia di hotel-hotel. Dia juga menyebut isu adanya razia di hotel-hotel yang ada di Bandung adalah hoax alias kabar bohong. “Tidak akan ada pengecekan-pengecekan (hotel), berita-berita yang sempat timbul itu langsung kami tanggapi, langsung kami klarifikasi dan kami berikan surat edaran kepada seluruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 515 kabupaten/kota dan 38 provinsi,” sebutnya.
Sandiaga mengaku dirinya mendapatkan keluhan dari banyak pihak di luar negeri. Dia mengatakan pemerintah meyakinkan KUHP baru tidak akan mengganggu aktivitas wisata dan investasi di Indonesia. “Keluhan dari luar negeri ada dan ini yang kita klarifikasi terus, kita berikan suatu komitmen bahwa tidak akan mengganggu aktivitas wisata mereka dan kegiatan investasi mereka di sini,” tutur dia.
Sejumlah kalangan, termasuk beberapa negara beraksi cukup lantang terkait pengesahan KUHP baru. Padahal dari penjelasan pemerintah, banyak pihak yang kurang memahami penjabaran dari ayuran baru tersebut. (Ful)
