Majalahaula.id – Presiden Joko Widodo memberi sejumlah pesan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Pesan-pesan itu disampaikannya dalam acara Konsolidasi Nasional 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2022).
Pesan tersebut juga disampaikan mengingat Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia. Bahkan, bisa menjadi yang terbesar di dunia. “Pemilu dan Pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar, terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia,” ujar Jokowi dalam acara tersebut.
Karena menjadi pemilu dan pilkada yang terbesar, Jokowi mengimbau agar Bawaslu berhati-hati untuk mengawasinya. Sebab, Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu.
“Hati-hati mengenai ini, dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” tutur dia.
Kendati begitu dia percaya, Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik karena pengalaman yang dimiliki Indonesia.
Pesan kedua Jokowi adalah meminta Bawaslu mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi. Pelanggaran bisa saja terjadi mengingat pemilu adalah pesta demokrasi terbesar. Meski pada akhirnya, semua pihak akan menerima keputusan akhir layaknya pertandingan sepak bola.
Yang juga penting adalah Bawaslu bekerja keras untuk mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, DPT kerap menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jokowi menyebutkan, DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa telah terjadi kecurangan.
“Soal daftar pemilih tetap (DPT). Tiap pemilu, selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu diulang-ulang,” ujar Jokowi.
Jokowi meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja untuk melapor kepadanya ketika ketika ada yang menghambat penyusunan DPT. Apalagi, urusan DPT menjadi krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui, Indonesia paling lemah terkait urusan data.
Karena bertugas mengawasi jalannya Pemilu, Jokowi meminta Bawaslu jangan menjadi lembaga yang menakutkan. Jika begitu, ia khawatir peserta Pemilu takut melakukan sosialisasi, meski Bawaslu harus menjadi lembaga yang disegani. (Ful)
