Gubernur Jawa Tengah akhir-akhir ini menjadi salah satu bintang pembicaraan di media. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kiprahnya yang menyita perhatian masyarakat dan dikaitkan dengan pernyataan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri khususnya masalah calon presiden mendatang.
Apalagi Ganjar membacakan hasil rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan (PDIP) Tahun 2021 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta pada Kamis (23/06/2022). Ada tujuh rekomendasi yang disampaikan Ganjar, salah satunya keputusan terkait bakal calon presiden PDIP adalah hak prerogratif Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai moncong putih tersebut.
“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri,” katanya di Rakernas PDIP.
Selain itu, Ganjar mengatakan Rakernas II menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pasca Pemilu 2024. Hal ini penting agar sesuai demokrasi Pancasila, dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik.
“Penuh semangat individual, penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” jelas dia.
Pun, dia mengatakan Rakernas II Partai juga menekankan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi, falsafah, landasan dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Berkaifan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib,” ujarnya.
Ganjar saat membacakan rekomendasi itu di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan pengurus DPP PDIP termasuk Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan M Prananda Prabowo serta Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani. Termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan Bendahara Umum Olly Dondokambey.
(Ful)
