Wakil Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menyampaikan verifikasi atas gejala klinis Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak merupakan domain ahli kesehatan hewan. Oleh karena itu, yang menentukan penyakit pada ternak adalah para ahli kesehatan, bukan ahli fiqih.
“Ahli fiqih mesti meminta fatwa dokter hewan,” kata Kiai Afif ketika menyampaikan hasil kajian Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU perihal hukum berkurban dengan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) beberapa waktu berselang.
Ketika lembaga keagamaan seperti LBM PBNU ditanya perihal PMK pada hewan ternak untuk kepentingan kurban, aktivis bahtsul masail memang dapat melihat kriteria hewan ternak. Tetapi mereka tidak memiliki otoritas kelimuan dalam memverifikasi PMK pada hewan ternak.
“Pertanyaannya? Ternyata dalam melihat kitab fiqih, banyak cacat yang disebutkan Nabi seperti giginya rontok. Bagaimana dengan hewan ternak terjangkit PMK? Pertanyaan ini bukan ranah ahli fiqih, tapi ahlinya yaitu dokter hewan,” kata Kiai Afif.
Dirinya mengatakan, ternyata setelah ditanyakan, para ahli kesehatan hewan menyebutkan dua jenis gejala klinis, yaitu gejala klinis ringan dan berat pada hewan. Ahli fiqih kemudian merumuskan keterangan ahli kesehatan hewan pada kriteria hewan ternak yang bebas penyakit dan aib sebagaimana keterangan hadits.
“Di tingkat verifikasi inilah para ahli bekerja sehingga ada kerja sama yang baik antara fuqaha (fiqih) dan khubara (ahli di bidangnya),” ungkap Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur ini.
Pada kajian tersebut LBM PBNU menghadirkan pihak Syuriyah PBNU, LBM PWNU dan LBM PCNU se-Indonesia, dokter hewan Muhammad Taufik Fadhlullah dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia, dan sejumlah pihak terkait.
“Soal PMK sepertinya dalam minggu-minggu ini perlu dibahas. Langsung saja hari Selasa malam kita diskusikan soal PMK lewat zoom. Nanti sekalian kita undang dari unsur Syuriyah PBNU,” kata Ketua LBM PBNU KH Mahbub Maafi Ramdhan.
(Ful)
