Banyak kalangan yang tidak setuju dengan rencana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur. Mereka memandang ide tersebut sangat memberatkan dan layak dilawan.
Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) ini mengaku keberatan terkait tiket Candi Borobudur yang tembus Rp750 ribu. Sebab, sebagian warga termasuk umat Buddha yang biasa melakukan ibadah di Candi akan kesulitan membayar tarif Rp750 ribu.
“Saya tidak setuju, karena itu sama saja dengan komersialisasi tempat ibadah,” kata Zastrouw, sapaan akrabnya, Rabu (08/06/2022).
Candi Borobudur memang bukan rumah ibadah umat Buddha, melainkan hanya tempat ibadah. Umat Buddha dapat beribadah dan melakukan meditasi di Candi Borobudur. Karenanya, ia menilai ketimbang konservasi hal itu terkesan lebih ke arah komersialisasi.
“Jangan sampai pengelolaan Candi Borobudur semakin jauh dari fungsi awalnya untuk peribadatan agama Buddha,” tegasnya.
Zastrouw berpendapat, jika niatnya membatasi jumlah pengunjung yang boleh naik ke Candi Borobudur tetap di angka 1.200 orang, tak harus dengan menaikkan harga tiket.
“Kalau mau membatasi pengunjung untuk menjaga kelestarian dan keamanan candi lakukan saja kebijakan lain seperti antrean, boleh naik hingga jumlah maksimum,” ucap Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) periode 2004-2009 itu.
Seiring dengan rencana kenaikan tarif Candi Borobudur beragam respons dari masyarakat pun langsung bermunculan.
Kabar teranyar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menunda rencana tersebut.
Menurut Ganjar, diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan harga tiket Candi Borobudur. Terlebih, banyak masyarakat yang melayangkan protes.
“Penetapan tarif naik ke stupa Candi Borobudur perlu dikaji lagi bersama Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur,” kata Ganjar usai bertemu dengan Luhut di Rumah Dinas Gubernur Puri Gede, dikutip dari laman jatengprov.go.id.
Ganjar juga mengatakan bahwa usulannya diterima dan disetujui oleh Luhut. Untuk saat ini persoalan tarif masih ditangguhkan dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan pengelola TWC.
(Ful)
