Search

Budi Gunadi Sadikin Makan Gratis Bikin Kenyang?

Budi Gunadi Sadikin
Budi Gunadi Sadikin

Majalahaula.id – Menteri Kesehatan RI ini ikut mengomentari program makan gratis besutan calon presiden Prabowo Subianto. Program yang masuk dalam rencana kerja pemerintah 2025 itu bakal dipatok biayanya Rp15 ribu per anak dengan target pemberian 82,9 juta penerima.

 

Budi Gunadi merespons soal biaya makan yang dipatok Rp15 ribu per penerima. Dia tak menyatakan apakah anggaran tersebut sudah cukup untuk sebuah porsi makanan yang layak. Budi justru berkelakar apakah anggaran tersebut bisa membuat yang mendapat makan kenyang atau tidak.

“Wartawan kalau makan Rp15 ribu kenyang atau nggak? Kalau di Yogya ya cukup,” sebut Budi Gunadi ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/02/2024).

Baca Juga:  KH Jadul Maula Wayang Ada sejak Walisongo

Bila dilihat dari standar pedoman gizi Isi Piringku yang dibuat Kementerian Kesehatan, Budi Gunadi menilai nampaknya nilai Rp15 ribu jauh lebih besar daripada standar yang ada. “Mereka pasti lebih besar dugaan saya. Karena makannya lebih banyak. Kalau Isi Piringku kan itu untuk lima tahun ke bawah,” kata dia.

Budi Gunadi juga menjelaskan sejauh ini makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah katanya cuma ingin memformalkan hal itu sebagai sebuah kebijakan. “Teman-teman kan ingat di sekolah-sekolah makan di pesantren biasa diberikan perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah menjadi sehingga kita formalkan saja,” sebutnya.

Baca Juga:  Gus Dur yang Humoris, Nakal dan Usil

 

Di kesempatan berbeda, Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Tom Lembong, awalnya enggan berkomentar terkait etis atau tidaknya pemerintah saat ini membahas program salah satu paslon dalam sidang kabinet. Karena perhitungan suara KPU masih berlangsung dan belum menetapkan pasangan terpilih.

Namun menurutnya pembahasan kebijakan peningkatan gizi masyarakat sebaiknya dilakukan melalui diskusi yang lebih teknokratis. Selain itu, Tom Lembong juga mengatakan pembahasan kebijakan itu harus berlandaskan data dan fakta. “Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, berlandaskan hitungan yang transparan dan data, fakta, realita. Semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan, semakin baik,” katanya. (Ful)

Terkini

Kiai Bertutur

E-Harian AULA