Majalahaula.id – Sepertinya perlahan namun pasti, sejumlah pimpinan kampus akan menyampaikan sikap keprihatinan kepada kepala negara. Dimulai dari kampus negeri seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, kemudian Universitas Islam Indonesia, dan beberapa guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan.
Terhadap hal ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kritik dari elemen perguruan tinggi terhadap Presiden Joko Widodo tidak boleh diremehkan. “Pergerakan dari elemen perguruan tinggi ini tidak boleh dianggap remeh karena ini melawan berbagai bentuk intimidasi,” katanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Menurutnya, gerakan keprihatinan yang disampaikan oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi adalah cermin dari kekuatan moral dan kebenaran. Oleh karena itu, Hasto menilai bahwa gerakan peguruan tinggi yang semakin masif menunjukkan demokrasi di Indonesia sedang mengalami persoalan serius. “Ketika dengan politik hati nurani, perguruan tinggi sudah menyampaikan sikapnya dan ini diikuti oleh perguruan tinggi besar baik negeri maupun swasta, ini menujukkan bahwa demokrasi Indonesia memghadapi persoalan yang serius,” kata dia.
Seperti diketahui bahwa civitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur di Balairung UGM, DIY, Rabu (31/01/2024). UGM merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini, dan dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Hal yang sama juga dilakukan civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyampaikan pernyataan sikap “Indonesia Darurat Kenegarawanan”. Sejumlah civitas akademika dari kampus lain pun ikut menyuarakan keprihatinam serupa, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Universitas Padjadjaran. Dan bukan tidak mungkin, gerakan ini akan semakin masif dilakukan lantaran merasa tidak menemukan solusi karena saluran demokrasi yang formal telah buntu dan tidak berfungsi sebagaimana harapan.
Pada saat yang sama, Jokowi tidak banyak berkomemtar mengenai kritik yang diserukan sejumlah kampus. “Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan,” ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Ful)
