Majalahaula.id – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menganggap pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dalam masa kampanye, tidak cukup memenuhi unsur pelanggaran. Namun, pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI) ini tidak sepakat.
“Kita tidak bisa melihat ini dalam konteks hanya an sich karena Bawaslu bilang begitu, maka kemudian itu tidak bisa disebut sebagai kampanye,” katanya, Ahad (28/01/2024).
Ia menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan pemaknaan yang detail terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu, melalui putusan nomor 48/PUU-XVI/2018. MK menyatakan, prinsip jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki agar pemilu tidak saja dilaksanakan secara bebas, melainkan bahwa kebebasan dalam pemilu harus diletakkan dalam penyelenggaraan yang bebas dari manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi penghitungan suara.
Sementara itu, “citra diri” yang termasuk salah satu unsur kampanye, juga mencakup gambar, visual, suara, hingga data, sehingga unsur-unsur itu seharusnya juga masuk ke dalam kerja pengawasan Bawaslu. “Oleh karena itu, saya kira, karena prinsip jujur dan adil itu menghendaki arena kompetisi yang adil dan setara, dan konstruksi undang-undang itu menghendaki presiden dalam jabatan sebagai pejabat negara kalau dia tidak cuti, maka dia tidak boleh membuat tindakan apa pun yang menguntungkan/merugikan (peserta pemilu),” jelas Titi.
Dalam pandangannya, lembaga seperti Bawaslu hendaknya lebih jeli dalam memaknai pernyataan seperti yang disampaikan presiden. “Kalau pengawas pemilu menerjemahkan terlalu kompleks apa yang dimaksud dengan kampanye, bukan tidak mungkin bisa saja legalitas itu didapat, tapi legitimasi itu yang akan menjadi persoalan dari pemilu ini dan itu akan terus bergulir begitu,” ungkap dia.
Jika situasi ini dibiarkan, Titi khawatir persoalan ini akan menjadi bom waktu yang kelak dipermasalahkan peserta pemilu lain yang merasa dirugikan dan menjadi sengketa/perkara perselisihan hasil pemilu di MK. “Yakinlah ini akan selalu dicatat oleh masyarakat, dicatat oleh peserta pemilu sebagai perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak setara, yang diberikan oleh institusi negara,” tegasnya. (Ful)
