Majalahaula.id – Pemerintah Kota Bogor baru saja merampungkan revitalisasi jembatan di Jalan Otto Iskandardinata atau Jembatan Otista. Ada yang memberikan pujian, tidak sedikit pula yang mengkritisi jembatan tersebut lantaran sempat mengalami banjir di salah satu titik. Padahal baru saja diresmikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor Kota Bogor, Rudi Mulyana menyoroti Jembatan Otista Kota Bogor yang menelan biaya Rp52 miliar itu. “Di saat landa hujan 24° presitipasi 20 persen dan angin 3 km/jam, membuat genangan banjir yang menyebabkan lalu lintas di sekitaran lokasi jembatan tidak layak pakai,” katanya.
Ia mengatakan, dari perhitungan anggaran yang diserap dari bantuan provinsi jawa barat sebesar Rp52 miliar dengan fakta tersebut, sangat timpang dan tidak masuk akal. “Kita bisa lihat contoh Jembatan Walahar di Kabupaten Karawang dengan anggaran yang sama, dapat membangun jembatan dengan baik dengan rincian lebar seluas 7 meter dengan dua lajur dan dua arah, jembatan yang memiliki panjang 130 meter dengan tiga bentang,” kata dia.
Dari peristiwa ini, ia menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI layak turun. Jika memang perlu surat resmi agar BPK RI turun mengaudit pembangunan jembatan otista, LBH Ansor mengaku siap melayangkan surat resmi tersebut agar dengan cepat menangani persoalan ini yang terjadi diwilayah hukum Kota Bogor.
Sebagaimana perintah UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, salah satu tugas BPK diantaranya memeriksa temuan-temuan menyimpang yang menyoal sumber keuangan negara. “Kami akan kawal permasalahan ini, karenanya masyarakat Kota Bogor tidak lagi buta persoalan hukum yang terjadi hari ini. Karena apapun yang terjadi pada hari ini mengandung hikmah yang dapat dipelajari oleh segenap warga Kota Bogor, khususnya Pemerintah Kota bogor,” kata Rudi. (Ful)
