Majalahaula.id – Akhir-akhir ini tengah hangat dibicarakan penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Ditengarai, upaya yang dilakukan pemerintah tidak murni masalah penyaluran bantuan, melainkan mengandung unsur politis. Salah satunya data yang dikeluarkan dapat saja hanya diperuntukkan kepada kalangan yang sepaham dengan pemerintah, terutama dalam menentukan sikap pada pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang.
Pandangan tersebut antara lain disamaikan politikus PDI Perjuangan (PDI-P) ini. Dirinya mengatakan, ada perubahan data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan atau bansos beras 10 kilogram dari pemerintah. Untuk tahun ini, penyaluran bansos menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). “Untuk 2024 pelaksanannya tetap (oleh) Badan Pangan Nasional (BPN), namun datanya menggunakan data Kemenko PMK, menggunakan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Aria di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (02/01/2023).
Sementara sebelumnya, penyaluran bansos pangan menggunakan data dari Kementerian Sosial. Aria melanjutkan, berdasarkan koordinasi antara pihaknya dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, tidak ada masalah di data bansos pangan dari Kemensos. Hanya saja, PDI-P meminta agar Menko PMK Muhadjir Effendy lebih teliti dengan data yang ada. “Kita tidak menginginkan itu meleset dari tujuan penerima bantuan. Yang waktu itu argumentasinya bantuan El Nino, dan kita harapkan tidak ada politisasi,” tambah dia.
Dia menilai, sebenarnya perlu ada data yang terintegrasi terkait bantuan pangan itu. Selain itu, Aria juga menegaskan, semestinya data yang digunakan oleh pemerintah sama. “Tapi kita serahkan karena ini adalah otoritas pemerintah kami mengkhawatirkan data dari Kemenko PMK kurang divalidasi. Beda dengan Kemensos. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut, tadi kita minta kepada Ibu Mensos yang kebetulan dari PDI-P, kejelasan mengenai ini,” kata dia.
Dengan demikian, bansos yang segera dikucurkan kepada masyarakat ditengarai tidak semata murni bantuan. Yang justu mengemuka adalah memilah kalangan dengan lebih memprioritaskan masyarakat yang cenderung condong kepada pasangan prosiden dan wakil presiden. (Ful)
