Majalahaula.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan umum. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Provinsi Jambi.
Sebelumnya, ia mengungkapkan pentingnya birokrasi yang lincah dan cepat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar reformasi birokrasi dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar reformasi birokrasi lebih memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan bukan hanya tumpukan kertas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka birokrasi harus lincah dan cepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).
Lebih lanjut, Anas menjelaskan netralitas ASN telah diatur ke dalam dasar hukum berupa Undang-Undang No.20/2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No.11/2017, Peraturan Pemerintah No.42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ia pun menerangkan berdasarkan survei, pihak yang paling mempengaruhi ASN dalam melanggar netralitas adalah tim sukses, atasan ASN, dan pasangan calon pilkada. Penyebab keberpihakan ASN dalam Pilkada adalah ikatan persaudaraan dan kepentingan karir ASN.
Adapun bentuk intervensi politik terhadap ASN berupa intimidasi, dukungan dana pemenangan, penitipan proyek, permintaan bantuan pengerahan massa, dan mobilisasi suara. Oleh sebab itu, ia menghimbau para kepala daerah, terutama gubernur untuk dapat menjaga netralitas ASN.
Pada kegiatan yang sama, Gubernur Jambi Al Harris menyatakan kesiapannya untuk menjaga netralitas ASN jelang pemilihan umum. Pihaknya bersama organisasi APPSI juga berkomitmen menghadirkan daerah yang aman, damai, dan kondusif. Selain itu, ia berharap melalui forum ini juga dapat menjadi pembelajaran antar daerah, sehingga bisa diterapkan di daerah masing-masing.
“APPSI ke depan tidak hanya sebagai asosiasi saja bagi pemerintah provinsi tapi ada kerja-kerja konkret kita dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, membangun ekonomi yang lebih baik di masa mendatang,” ungkapnya.(Hb)
