Majalahaula.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata punya tagihan ke Perum Bulog senilai belasan triliun. Tagihan ini untuk urusan pengadaan beras cadangan beras pemerintah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Sri Mulyani untuk membayar tagihan senilai Rp 16 triliun.
“Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun,” ungkap Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Airlangga memaparkan dari Bulog sendiri memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1 triliun.
“Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun,” papar Airlangga.
Sejauh ini, stok beras cadangan pemerintah di gudang Perum Bulog jumlahnya sebesar 1,4 juta ton. Jumlah itu bisa bertambah karena pemerintah akan melakukan impor beras kembali.
Perum Bulog sendiri mengaku sudah mendapatkan kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari 1,5 juta ton kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan stok beras yang dikuasai pihaknya saat ini 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah, maka jumlahnya akan makin kuat untuk kebutuhan penyaluran sampai tahun depan guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat.
“Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, Bulog sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton,” kata Suyamto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023) yang lalu.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap utang perusahaan untuk pengadaan beras telah mencapai Rp 7 triliun. Hal ini diungkapkan usai melakukan rapat dengan Komisi IV DPR RI.
“Itungan persisnya saya nggak tau ya, karena ini masing pengadaan-pengadaan. Berapa kemarin itu Rp 7 triliun,” ungkapnya kepada wartawan, di Kompleks DPR RI, Senin (3/4/2023).
Sementara utang pemerintah ke Bulog sisanya tinggal Rp 2,6 triliun. Buwas mengatakan utang sejak dari 2020, namun sebagian sudah dibayarkan.
Perum Bulog sendiri sejauh ini memang sering kali melakukan pinjaman ke bank-bank Himbara untuk membeli beras. Pembelian itu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Hal ini pernah diakui oleh Buwas dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI pekan lalu. Dalam rapat hari ini saja, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin juga menyinggung utang Bulog yang semakin meningkat.
Awalnya Sudin mempertanyakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi apakah pemerintah sudah menyiapkan dana untuk Bulog membeli beras impor. Ia meminta agar Bulog jangan sampai meminjam uang terus ke bank hingga bunganya meningkat.
“Jangan sampai bulog disuruh nombok in dulu belinya dengan uang pinjaman bulog. bunganya bunga komersial,” jelasnya.
