Majalahaula.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut, konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) merupakan upaya untuk mencegah wisatawan lokal atau asing melakukan asusila di tempat wisata atau fasilitas umum lainnya.
“Yang paling ditekankan supaya asusila tidak terjadi ada dua hal yaitu terkait aman dan nyaman,” kata Ketua Tim Kerja Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenparekraf, Mulyanto YS, seperti dikutip dari Antara.
Menanggapi maraknya tren liburan di dalam kota (staycation) di kalangan anak muda yang berpotensi memperbanyak kasus asusila, Mulyanto memastikan bahwa Kemenparekraf terus memperkuat koordinasi dengan pihak pengelola serta polisi pariwisata agar ketertiban dan nilai-nilai lokal tetap terjaga.
Hal ini sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan, yang mempunyai empat pilar yang dijadikan fokus utama yaitu pengelolaan berkelanjutan (bisnis pariwisata), ekonomi berkelanjutan (sosio ekonomi) jangka panjang, keberlanjutan budaya (sustainable culture) yang harus selalu dikembangkan dan dijaga, dan aspek lingkungan (environment sustainability).
Dari pilar-pilar itu, pemerintah berupaya agar seluruh kegiatan wisata yang ada di Indonesia dapat diminati oleh wisatawan, tidak hanya untuk berlibur, tetapi juga memperhatikan protokol berwisata yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian alam.
Mulyanto pun menekankan dalam menjaga kearifan lokal tetap terjaga, pemerintah tidak hanya mencegah tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab saja, tetapi juga dilakukan terhadap masalah carbon offset yang jadi salah satu fokus Kemenparekraf.
Selanjutnya, pariwisata berkelanjutan juga diharapkan dapat memperbaiki posisi pariwisata bangsa dalam skala global yang berdasarkan data Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2022, Indonesia menduduki peringkat 32 negara dari ratusan lebih negara yang ada di dunia.
“Perlu diperhatikan ada beberapa indikator yang masih rendah, misalnya environment sustainbility (lingkungan yang berkelanjutan), itu kita malah di peringkat 69, jadi ini memang sedikit mencengangkan,” ujarnya.
Analis Kebijakan Kemenparekraf ini menambahkan, kehadiran konsep tersebut dapat membuktikan, jika pembangunan pariwisata di Indonesia dapat difokuskan untuk mengejar kualitas, dibandingkan kuantitas baik dari segi pengelolaan destinasi wisata maupun wisatawan yang datang.
Pemerintah kata dia, selama ini juga turut memantau setiap kegiatan atau acara yang diselenggarakan dan menjalin kerja sama yang baik bersama kelompok-kelompok pariwisata yang ada di daerah.
“Kita juga memerhatikan kualitas utilitasnya seperti apa, kemudian juga praktiknya. Bukan lagi memprioritaskan angka, tapi kualitasnya,” pungkasnya.
