Majalahaula.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meneken kerja sama tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Kerja sama ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Lobi Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Jumat (13/10/2023).
Dalam sambutannya, Gus Yahya menyatakan bahwa tanpa kesepakatan dengan KPU pun, NU akan selalu merasa ikut bertanggung jawab bagi terlaksananya pemilu yang baik dan sukses. “Alhamdulillah pada hari ini ada kesepakatan yang resmi dengan KPU sehingga sinergi antara apa yang diupayakan oleh NU dengan apa yang menjadi agenda dari KPU bisa lebih dijamin dan dikuatkan,” kata Gus Yahya.
Belakangan ini, lanjutnya, PBNU selalu menjalin komunikasi bersama para pengurus Perkumpulan NU di daerah dengan topik utama bahwa kepentingan NU adalah soal keselamatan bangsa dan negara, tak lebih dan kurang. “Apa pun yang dipikirkan oleh NU harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara. Langkah-langkah yang diambil harus berdasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara, karena NU telah menjadikan tanggung jawab atas kesentosaan atas bangsa dan negara ini sebagai salah satu tanggung jawab utamanya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengucapkan terima kasih kepada PBNU atas kerja sama yang terjalin ini. “Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jamiyah memberikan kontribusi besar di dalam perkembangan demokrasi khususnya untuk pemilu 2024 nanti,” katanya.
Ia memahami bahwa NU memiliki struktur organisasi sampai ke tingkat ranting pada level desa/kelurahan. “Oleh karena itu, kami mohon dukungan dan doa kepada para kiai di keluarga besar NU untuk kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan di 2024,” katanya.
Gus Yahya didampingi Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni, Ketua PBNU H Choirul Sholeh Rasyid dan H Muhammad Faesal, serta Wakil Sekretaris Jenderal H Lukman Hakim. (Ful)
