Majalahaula.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi peran pemerintah yang harus menjadi penggerak utama dalam upaya penanganan perubahan iklim.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat pertemuan Coalition of Finance Ministers for Climate Action yang diselenggarakan di Marrakech, Maroko, Rabu (11/10).
“Pemerintah harus menjadi penggerak utama dari beragam upaya keberlanjutan baik melalui reformasi kebijakan perpajakan, pembentukan komite-komite terkait, serta penerbitan obligasi hijau,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Di samping itu, pertemuan tersebut juga membahas topik esensial lainnya, seperti soal komitmen negara terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
Menkeu mengungkapkan keuangan transisi telah disepakati menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut.
Topik esensial berikutnya adalah inovasi dan pengukuran. Negara-negara perlu mengadopsi pendekatan yang inovatif serta memiliki metode pengukuran yang terukur untuk memastikan tujuan-tujuan berkelanjutan dapat tercapai.
Sri Mulyani mengatakan para delegasi dalam pertemuan itu juga membahas peran kolaborasi.
Kolaborasi sangat penting baik dalam lingkup domestik maupun global, karena institusi global memiliki peran penting dalam mengoordinasikan serta mengharmonisasikan upaya-upaya penanggulangan permasalahan iklim.
“Pembicaraan yang terjadi menjadi bukti betapa besarnya potensi yang kita miliki bila kita terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan iklim,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu melanjutkan bahwa seluruh pembahasan dalam pertemuan itu akan dibahas lebih lanjut pada Finance Day COP28 yang akan diselenggarakan di Dubai pada Desember tahun ini.
COP28 akan menjadi tonggak penting dalam sejarah yang berperan sebagai landasan upaya-upaya aksi iklim kolektif dunia.
Pertemuan Coalition of Finance Ministers for Climate Action melibatkan para menteri keuangan dunia untuk membahas permasalahan iklim menjadi semakin penting seiring berjalannya waktu.
Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani memimpin pertemuan bersama dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut jika Indonesia diterima menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) maka keanggotaan tersebut mampu mengokohkan fondasi perekonomian negara.
“Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan mengokohkan pondasi perekonomian, pemerintahan, serta kapasitas institusional dalam rangka menjadi negara berpenghasilan tinggi serta menjadi peserta yang baik dalam komunitas global,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menkeu menegaskan Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap keanggotaan OECD. Pernyataan tersebut merespons berbagai pertanyaan mengenai komitmen aksesi Indonesia, mulai dari standar-standar OECD, berbagai isu menjelang Pemilu, kesenjangan, iklim, korupsi, hingga kemiskinan.
