Majalahaula.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memastikan bersih-bersih yang dilakukan di lingkungan kementeriannya terus dilakukan. Hal itu tidak hanya untuk menindak para pelaku tindak pidana korupsi, namun lebih kepada membenahi sistem. “Alhamdulillah program bersih-bersih BUMN ini bukan hanya memenjarakan oknumnya saja, tapi perbaikan sistem karena BUMN ini adalah benteng ekonomi nasional,” katanya di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (03/10/2023).
Dirinya mengaku sangat kecewa dengan yang terjadi di empat perusahaan BUMN terkait pengelola dana pensiun. Pasalnya, kondisinya terindikasi fraud yakni di dana pensiun Angkasa Pura I, dana penisun PTPN, dana pensiun ID FOOD, dan dana pensiun Perhutani.
Sementara soal proses hukum, dia akan terus berkoordinasi dengan Kejagumg. Erick dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah bersepakat untuk terus bersinergi bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kalau dengan KPK kan kemaren kita bersinergi pencegahan dengan rutin lapor LHKPN dan training, kalau Kejaksaan memang dalam hal penindakan sudah dari awal,” jelas dia.
Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan jajarannya terus mendukung program bersih-bersih BUMN. Menurutnya, penuntasan masalah dana pensiun tentu demi mendahulukan harkat hidup orang banyak. “Bayangin, duit pensiun yang sedikit masih ada yang mau ambil. Ini sangat menyakitkan,” kata Burhanuddin.
Erick Thohir sebeumnya mengungkap ada 70 persen lembaga dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah atau tak sehat. Jumlahnya ada 34 dari 48 lembaga dapen di BUMN. Diketahui, angka ini meningkat dari dugaan awal. Sebelumnya, Erick Thohir mencatat ada 31 dari 48 dapen BUMN yang bermasalah, atau 65 persennya dalam kondisi tak sehat. “Ternyata, dari 48 dapen yang dikelola BUMN itu 70 persen sakit. 34 (dapen) bisa dinyatakan tak sehat,” kata dia.
Dirinya mengaku kecewa atas temuan tersebut. Menurutnya, ini jadi langkah biadab yang dilakukan atas pengelolaan hak-hak pensiunan. “Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum yang biadab. Ia menyebut pada tahap awal, ada hasil audit dari 4 lembaga dapen BUMN yang berpotensi merugikan negara senilai Rp300 miliar. (Ful)
