Majalahaula.id – Launching Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) bertujuan sebagai wadah para perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan berwawasan kependudukan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya Kementerian/Lembaga terkait, beberapa Rektor Universitas yg ada di Indonesia, paramitra dan ikatan alumni yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Selasa (18/7/2023).
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengutarakan masalah yang sangat penting adalah masalah pembangunan SDM. Menurut Hasto pemerintah menempatkan masalah ini menjadi prioritas nasional yang ada di K/L.
“BKKBN mengemban tugas baru yang tertuang dalam Perpres no 71 tahun 2021 untuk menjadi koordinator lapangan dalam Percepatan Penurunan Stunting. Bonus Demografis tidak akan akan tercapai tanpa penduduk yang produktif,” Jelas Hasto.
Lebih lanjut Hasto menuturkan bahwa arahan Bapak Presiden negara yang tidak bisa memanfaatkan bonus demografis akan terjebak dalam middle income trap. Kelompok usia remaja, dan masa kuliah sangat menentukan Masa depan bangsa.
“Peran perguruan tinggi memberikan kontribusi besar dalam mencapai masa indonesia emas yang dapat disinergikan dengan sistem data dan tenaga pendamping lapangan yang ada,” Harapnya.
Sejalan dengan hal tersebut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Satya Sananugraha mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha untuk menurunkan angka stunting dengan mengikuti siklus kehidupan pembangunan manusia Indonesia.
Penyebab kemiskinan dan stunting yang multidimensi, sehingga penyelesaiannya membutuhkan kerjasama dan keterlibatan lintas sektor. Bantuan yang diberikan masyarakat tidak akan berkelanjutkan tanpa transfer pengetahuan kepada masyarakat.
“Dalam waktu yang singkat ini, pencapaian target pembangunan harus dicapai dengan kerja cerdas. Melembagakan pembangunan berwawasan kependudukan melalui penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. K/L dapat mengekspos program untuk sinkronisasi program yang dikembangkan oleh perguruan tinggi,” Jelasnya.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr. Bonivasius BKKBN Prasetya Ichtiarto dalam laporannya mengatakan bahwa sejak akhir tahun 2022 telah ada gagasan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama perguruan tiñggi melalui struktur keanggotaan yang lengkap dengan ditetapkan Rektor UNS sebagai ketua.
“Melalui kerjasama dengan pelaksanaan Tri perguruan tinggi dalam mencapai target SDG’s diantaranya upaya untuk menurunkan stunting dan penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan mendukung SDG’s dan GDPK yang saat ini menjadi blueprint pembangunan kependudukan,” Tuturnya.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga mengatakan, perlu strategi penting untuk pencapaian target SDG’s diantaranya isu kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Pemerintah tidak dapat dapat menyelesaikan sendiri semua permasalahan kependudukan, harus kolaborasi dengan stakeholder terkait,” Ujarnya.
Penasaran untuk intervensi kemiskinan ekstrim dan stunting dengan P3KE, konvergensi program dan anggaran pelaksanaan program dengan mekanisme sesuai dengan target.
Diharapkan kontribusi perguruan tinggi sebagai penghubung antara peneliti dan tindakan. Memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan semua pihak dan peran kunci sebagai penghubung dari berbagai stakeholder terkait.
Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristekdikti Nizar juga menambahkan program ke dareka matching fund dan kampus merdeka telah melakukan penelitian dan pengembangan. Sudah saatnya untuk diimplementasikan secara nyata di lapangan. Perguruan Tinggi merupakan pihak netral yang menjadi simpul tengah dalam tengah konstelasi dinamika politik.
