Majalahaula.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menyoroti peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta JKN di Provinsi Maluku. Dirinya mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku untuk berinvestasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan untuk wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan khusus.
Dirinya menyebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, pemilihan tenaga kesehatan yang berada di luar daerah akan terasa sulit karena akses dan jarak tempuh menjadi persoalan utama. Menurutnya, hal yang tepat dilakukan untuk pemenuhan sumber daya manusia adalah dengan memilih putra daerah pilihan untuk diberikan beasiswa dengan kesepakatan pengabdian setelah lulus.
“Kita mendorong dari putra daerah Maluku untuk memanfaatkan beasiswa, baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, sehingga ketika selesai pendidikan mereka yang akan kembali mengabdi di Maluku,” kata Nihayatul.
Ia menyebut pemenuhan sumber daya manusia untuk fasilitas kesehatan bisa memberikan dampak terhadap kualitas layanan. Untuk itu, dirinya berharap pemenuhan tersebut dapat segera terealisasi sehingga bisa menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya peserta JKN.
Deputi Direksi Wilayah IX, Yessi Kumalasari mengatakan saat ini terdapat 286 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Provinsi Maluku yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jumlah FKTP tersebut telah tersedia minimal satu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di setiap kecamatan. “Namun, yang menjadi kendala adalah rasio dokter FKTP dengan jumlah peserta di 6 kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat serta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual,” ungkapnya.
BPJS Kesehatan bersama Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku juga tengah melakukan advokasi untuk mengajukan pemenuhan dokter dan dokter gigi karena masih terdapat beberapa puskesmas yang tidak memiliki dokter umum dan dokter gigi. Pemenuhan dokter dan dokter gigi bisa disegerakan untuk memaksimalkan Transformasi Mutu Layanan yang pada Tahun 2023 ini digalakkan oleh BPJS Kesehatan. (Ful)
