Majalahaula.id – Menteri Keuangan RI ini menyatakan realisasi belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp134,2 triliun sampai semester I-2023. Jumlah itu naik 11,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang minus 2,3 persen. Sri Mulyani mengatakan melonjaknya belanja pegawai salah satunya didorong meningkatnya jumlah tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah K/L.
“Untuk belanja pegawai sudah belanja Rp134,2 triliun, tumbuh 11,1 persen. Ini karena gaji dan tunjangan naik, tukin-tukin yang mulai meningkat lagi dan juga pembayaran gaji THR dan gaji ke-13 yang termasuk tukin 50 persen,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/07/2023).
Seperti diketahui, tukin PNS yang naik seperti di Kementerian PPN/Bappenas, Kemenpan-RB, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sejumlah K/L lainnya dipastikan bakal menyusul dengan menimbang capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi masing-masing instansi.
Kembali ke Sri Mulyani, ia merinci realisasi belanja pegawai sampai semester I-2023 meliputi gaji dan tunjangan yang mencapai Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen. Selain itu tukin, honorarium, lembur dan lainnya mencapai Rp 43,8 triliun atau naik 8,4 persen. “Jadi kalau 2023 tidak ada PC-PEN namun level belanja masih tinggi, ini artinya kami memberikan dukungan pada berbagai kementerian/lembaga secara cukup tinggi, tidak terkoreksi meskipun tidak ada Covid lagi,” imbuh dia.
Belanja pegawai itu termasuk dalam belanja K/L yang realisasinya mencapai Rp417,2 triliun sampai semester I-2023. Sisanya untuk belanja barang Rp147,4 triliun dan belanja modal Rp62 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan kenaikan tunjangan kinerja bagi ASN di tiga kementerian dan lembaga merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memastikan kenaikan ini adalah bentuk apresiasi Presiden kepada para pegawai di kementerian dan lembaga tersebut. Jokowi telah menaikkan tukin ASN/PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tiga kementerian dan lembaga (K/L) ini telah melakukan reformasi birokrasi. (Ful)
