Majalahaula.id – Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) periode 2023-2027 mewakili kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI disebutkan bahwa keterpilihan Indonesia terjadi di sela-sela sidang ke-55 Komisi UNWTO untuk Asia Timur dan Pasifik CAP di Phnom Penh, Kamboja.
Selain Indonesia, negara Asia lain yang terpilih adalah Jepang, China, dan Korea Selatan.
Indonesia memperoleh suara terbanyak, yakni 16 suara dari total 19 negara anggota CAP yang memiliki hak pilih.
Keempat negara terpilih akan diresmikan sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO dalam Sidang Umum UNWTO yang akan berlangsung November mendatang di Samarkand, Uzbekistan.
Sebagai anggota Dewan Eksekutif, Indonesia mengusung visi pencapaian kemitraan yang setara yang dapat mewakili suara negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Pasifik.
Sebagai anggota G20 yang mewakili negara berkembang, Indonesia berkomitmen menjembatani perspektif dan tujuan negara maju dan berkembang dalam bidang pariwisata yang dapat menguntungkan kedua pihak, kata Kementerian Luar Negeri.
Sejak menjadi anggota pada 1975, Indonesia selalu berperan aktif dan berkontribusi untuk kinerja UNWTO dalam pengembangan sektor pariwisata internasional.
Beberapa peran Indonesia pada UNWTO sebelumnya adalah sebagai anggota Dewan Eksekutif (2011-2015), Ketua Dewan Eksekutif (2013-2015), dan anggota Komite Program dan Budget (2013-2015).
Indonesia juga pernah menjadi anggota UNWTO Task Force on Silk Road Programme (2013), dan anggota UNWTO dan Jaringan Internasional Observatorium Pariwisata Berkelanjutan (INSTO) (2016).
Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-10 UNWTO pada 1993 yang mengadopsi Standard International Classification of Tourism Activities (SICTA).
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Executive Council UNWTO merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap peran aktif Indonesia dalam memajukan pariwisata internasional.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kemenparekraf dan Kemlu serta seluruh perwakilan RI yang terakreditasi pada negara anggota CAP,” kata Kemlu.
